jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Hal itu disampaikan Wamenaker Afriansyah saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada Seminar Nasional tentang 'Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak' di Jakarta, Rabu (21/8)
BACA JUGA: Lewat Forum Ini, Kemnaker Terus Berupaya Mewujudkan PPID yang Sangat Bagus
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi," kata Wamenaker Afriansyah.
Wamenaker Afriansyah menjelaskan komitmen bersama dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yakni setiap langkah diambil pemerintah tak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia.
BACA JUGA: Wamenaker Afriansyah Noor Beberkan Upaya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
Sebagai bagian dari komitmen ini, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHA) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 harus diperkuat melalui pembentukan kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis.
Stranas BHA diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.
BACA JUGA: Mantap Nih! 110 Ribu Lowongan Kerja Tersedia di Naker Fest 2024
"Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sesuai tugasnya, kata Wamenaker Afriansyah, juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab.
"Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dunia usaha," tegasnya.
Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dhahana Putra menekankan pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak.
"Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja," kata Dirjen Dhahana Putra. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi