jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej merasa percaya diri Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP) disahkan pada Juni 2022.
Pasalnya, kata dia, RKUHP sudah mendapat persetujuan di DPR RI pada pembahasan tingkat pertama. Pemerintah bersama Komisi III bakal membahas secara intensif revisi aturan tersebut.
BACA JUGA: Semoga tidak Ada Anggaran Negara untuk Memelihara Isu Jokowi 3 Periode
"Paling lambat Juni sudah harus disahkan," kata Omar di sela-sela rapat Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Supriansa menyebut pihaknya juga berkomitmen agar RKUHP bisa disahkan pada Juni 2022.
BACA JUGA: Rapat di DPR, Anak Buah Jokowi Dicecar Soal Isu Presiden 3 Periode
"Juni, insyaallah kami selesaikan ini RKUHP. Begitu kira-kira," ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu.
RKUHP sebelumnya sempat diupayakan segera disahkan DPR pada 2019. Namun, revisi aturan itu menuai protes luas rakyat dan mahasiswa.
BACA JUGA: Puluhan Massa Desak DPR Bentuk Pansus Terkait Mafia Tambang
Misalnya, mahasiswa menilai aturan dalam RKUHP justru memperlemah upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Johan DPR Dorong Penguatan Program Unggulan Budi Daya Perikanan
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan