jpnn.com - JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa selama ini lembaga pengawas internal di intansi pemerintahan atau yang dikenal sebagai inspektorat kerap dijadikan tempat pembuangan pegawai-pegawai yang tidak disukai oleh pimpinan. Padahal, biro inspektorat sangat dibutuhkan karena perannya yang dituntut aktif mengawasi pelaksanaan pekerjaan pelayanan pemerintah di tengah masyarakat.
“Di banyak organisasi, inspektorat tempat pembuangan, demikian juga dengan penelitian dan pengembangan (Litbang,red). Padahal susah kita memajukan organisasi kalau di pengawasan bukan orang yang punya syarat-syarat tertentu,” katanya di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (9/12).
BACA JUGA: Inilah Susunan Pansel Hakim MK
JK -sapaan Jusuf Kalla- menambahkan, birokrat yang mengisi posisi inspektorat haruslah tahu persis hal-hal yang diawasi. Selain itu, pegawai inspektorat juga harus lebih baik dan lebih disiplin ketimbang pihak yang diawasi.
“Kalau tidak tahu apa yang diawasi, bagaimana bisa tahu benar atau tidak? Kemudian kalau tidak disiplin, bagaimana mengawasi tentang kedisiplinan? Yang terpenting juga, pengawas harus lebih bersih dari yang diawasi. Kalau mau menyapu kotoran dengan sapu kotor, tentu tetap kotor. Harus sapu bersih,” ujarnya.
BACA JUGA: Jokowi Janji Aktivis Eva Bande Bebas dari Penjara Sebelum Hari Ibu
JK menilai pemerintahan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah saat ini pada dasarnya tidak kekurangan pengawas. Namun, anehnya anggaran yang ada tetap belum maksimal dimanfaatkan bagi pembangunan.
Demikian juga dengan disiplin, masih cukup banyak birokrat yang kurang optimal. “Kita diawasi inspektorat internal, BPKP formal pengawasan, ada juga BPK yang memeriksa. Di tengahnya ada jaksa, polisi, KPK. Jadi begitu banyak melihat itu pejabat apa yang dilaksanakan. Kita tidak kekurangan pengawas, kadang berlebihan,” katanya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ketum PBNU: Pengedar Narkoba Layak Dihukum Mati
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bantah Melarang Materi Doa di Sekolah, Anies: Ada-Ada Aja
Redaktur : Tim Redaksi