jpnn.com - JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mendorong penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang dikenalkan oleh Kementerian PANRB menjadi instrumen mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Wapres mengatakan, RB Tematik merupakan salah satu strategi yang lahir dengan semangat mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Siapkan 5 Strategi Atasi Persoalan Reformasi Birokrasi di Daerah
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di kementerian, lembaga, dan daerah,” kata Wapres di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12).
Wapres menyampaikan, reformasi birokrasi bukan sekadar rutinitas, apalagi beban.
BACA JUGA: Guru Madrasah Butuh Status PPPK, Pak Azwar Anas, Jangan Lupakan Itu!
RB merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik.
BACA JUGA: Wapres Ma’ruf Amin: Jangan Sampai Revisi UU ASN Melemahkan Reformasi Birokrasi
Selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Wapres mengapresiasi gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pembangunan yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB.
Dia mengatakan RB Tematik perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya.
“Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta seluruh pemerintah daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik,” ujar Kiai Ma'ruf.
Wapres juga mengapresiasi pimpinan daerah yang telah berbenah melaksanakan Program Penyederhanaan Birokrasi sebagai langkah akselerasi RB dan pelayanan publik.
Selanjutnya dengan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wapres turut menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP).
Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Anas bersama 26 wali kota dan bupati.
Menurut Wapres, keberadaan 103 MPP yang sudah ada saat ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor, menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.
MPP di Indonesia diharapkan terus berkembang dan makin berkualitas.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas melaporkan, fokus utama kementeriannya saat ini adalah mewujudkan birokrasi berdampak sesuai arahan presiden dan wakil presiden.
Bukan sekadar sibuk soal administrasi, tetapi setiap gerak birokrasi harus berdampak dan dirasakan masyarakat.
Anas mengatakan mulai 2023 Kementerian PANRB memasukkan indikator-indikator empat klaster reformasi birokrasi tematik ke dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi K/L/Pemda.
“Sehingga birokrasi yang sesuai arahan presiden dan wapres semakin berdampak, memberi manfaat langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Anas memberi ilustrasi tentang perbedaan RB sebelumnya dan RB Tematik.
Sebelumnya reformasi birokrasi secara general cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi, atau berfokus di problem hulu.
“Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik, semuanya fokus pada isu-isu prioritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir seperti penanggulangan kemiskinan dan kemudahan investasi,” ujar Anas.
Menteri kelahiran Banyuwangi berusia 49 tahun itu menuturkan, pada 2023 Kementerian PANRB menargetkan seluruh daerah bisa memiliki MPP, dan sebagian di antaranya berwujud MPP Digital untuk menjadikan pelayanan publik makin terdigitalisasi dan terintegrasi.
“Dalam waktu dekat, insyaallah Januari 2023, mohon izin akan diluncurkan beberapa pilot project MPP Digital di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Anas. (hmp/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan