Wapres: Wajar Bakrie Sumbang Kampanye SBY-JK

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pengusaha memiliki hak untuk menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presidenSyaratnya, jumlah sumbangan tidak melanggar ketentuan dalam UU Pemilu

BACA JUGA: Ical Tak Mau jadi Menteri Lagi

Penegasan itu disampaikan Kalla mengomentari somasi Aburizal Bakrie kepada majalah Tempo terkait tulisan tentang sumbangan pengusaha nasional tersebut dalam kampanye pasangan SBY-JK dalam Pemilu 2004

''Dalam undang-undang, Bakrie dibolehkan menyumbang dana kampanye

BACA JUGA: Nurul Arifin Luncurkan Komik Politik

Kalau tidak (pengusaha), siapa lagi?'' katanya sesudah membuka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Istana Wakil Presiden, Selasa (18/11)

Menurut Kalla, sumbangan itu sah-sah saja karena semua pemilu di negara mana pun menerima sumbangan dari masyarakat

BACA JUGA: Ide Sisminbakum sejak Era Muladi

''Jangankan kita (Indonesia), Obama juga menerima sumbangan dari pengusaha lewat fund raising dinner (makan malam pengumpulan dana) seharga USD 10 ribu per meja,'' kata dia

Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, lanjut dia, wajar bila Aburizal Bakrie memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Golkar dan SBY-JKSelain Bakrie, sumbangan diberikan pengusaha-pengusaha yang menjadi kader Partai Golkar maupun simpatisan SBY-JK

''Setahu saya, (Bakrie) bukan yang terbesarSemua ada di laporan (dana kampanye) kamiSaya tidak tahu detailnya karena banyak juga yang menyumbang satu-dua juta rupiah,'' terangnya

Terkait somasi Grup Bakrie terhadap Tempo, Kalla menilai bahwa itu wajar dilakukan bila seorang merasa dilanggar hak-haknyaDalam keterangan pers Jumat lalu, Wapres Jusuf Kalla mengakui, pemerintah membantu Bakrie dengan mengulur waktu suspensi perdagangan saham Bumi Resources milik BakrieLantas, langkah pemerintah itu dikaitkan dengan besarnya sumbangan dana kampanye dari Bakrie kepada pasangan SBY-JK menjelang Pilpres 2004

Kalla ketika itu menegaskan, pemerintah wajib membela pengusaha nasional yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak, seperti halnya bantuan yang diberikan kepada perusahaan asing meski mereka kerap mengemplang pajak''Siapa yang keberatan, siapa bayar pajak kalau bukan pengusaha-pengusaha ituTugas pemerintah melindungi semua rakyat, termasuk wartawan, pengusaha juga,'' tandasnya(noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harta Karun VOC Jadi Buruan Nelayan Muara Angke