jpnn.com, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin memamerkan war room yang menjadi pusat pemantauan proses penghitungan suara Pemilu 2019. War room itu berisi 250 orang yang dibagi ke dalam tiga jam kerja demi memantau pergerakan suara selama 24 jam.
"War room ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Grand Melia, Jakarta, Minggu (21/4).
BACA JUGA: Maju Gantikan Ajik, Politikus PDIP Ini Tak Menyangka Raih Suara Tertinggi
Menurut dia, war room ini akan mendeteksi adanya hasil yang keliru dalam penghitungan dan melaporkannya kepada penyelenggara pemilu.
Sementara itu, Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, pihaknya melakukan rekapitulasi real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia. Hasil C1 diperoleh dari aplikasi bernama JAMIN.
BACA JUGA: Moeldoko: People Power Buat Apa? People Party Saja
Hingga Minggu, penghitungan sementara suara nasional oleh war room mencapai 14,66 persen atau 119.216 dari total 813.350 TPS seluruh Indonesia dengan total suara masuk mencapai 23.847.734.
Lukman menyampaikan perolehan sementara ini menunjukkan paslon Jokowi KH Maruf Amin 56,16 persen (13.155.012 suara) mengungguli Prabowo -Sandi yang mendapatkan hasil 45,84 persen (10.693.723 suara).
BACA JUGA: Gerindra Banggakan Kemenangan Prabowo di Madura
"Hasil rekapitulasi suara TKN hampir sama dengan perolehan KPU. Ini menandakan bahwa kami sejalan dengan apa yang dilakukan KPU," tambah Lukman.
Lukman menambahkan bahwa awalnya TKN menargetkan penghitungan pada H+1 mencapai hingga 50 persen suara. Namun ternyata terjadi beberapa kendala besar di lapangan.
"Kendala pemilu sekarang tidak ada rekapitulasi tingkat desa, melainkan langsung rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga memakan waktu," kata Lukman.
Lebih lanjut Lukman menjelaskan, temuan TKN dari data hasil pemilu yang diklaim kubu Prabowo - Sandi. Kubu oposisi mengumumkan klaim kemenangan dengan merilis data quick count dengan sampling 3 ribu TPS dengan hasil menunjukkan kemenangan 62,23 persen.
Menurut Lukman, ada banyak permasalahan yang ditemukan dalam data tersebut, seperti kesalahan sampling data Provinsi Lampung yang telah direpresentasikan TKN.
Selain itu terdapat 10 persen data rusak, berupa data ganda, alamat TPS tidak lengkap, hingga angka suara kedua paslon tidak lengkap.
"Jumlah sampling mereka juga tidak proporsional. Contoh, data DKI Jakarta dan Jawa Tengah jumlahnya hampir sama 300-an data, sementara jumlah DPT Jawa Tengah jauh lebih besar dari pada DPT di DKI Jakarta," kata Lukman. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Murka, Lieus Minta Petugas Entri Data KPU Dijebloskan ke Penjara
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga