jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kolom agama dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) wajib diisi bagi pemeluk salah satu agama dari enam agama yang diakui di Indonesia. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
"Misalnya pemeluk Ahmadiyah, kalau memang di kolom agama pada KTP elektronik harus dituliskan agama, maka yang wajib dicantumkan adalah agama Islam. Bukan mencantumkan Ahmadiyah," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (24/7).
BACA JUGA: Ini Jurus Mendagri Bersihkan Pemda dari Unsur HTI
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, hal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu agama yang diakui di Indonesia hanya ada enam agama.
Karena itu, Pemda dapat saja tidak memberikan e-KTP jika penganut Ahmadiyah tetap memaksakan agar di kolom agama e-KTP mereka tetap ditulis dengan kata Ahmadiyah.
BACA JUGA: E-KTP Keluaran 2012-2013 Harus Diaktivasi? Begini Penjelasan Anang
"Kalau mereka butuh e-KTP sementara untuk mengurus sesuatu masalah misalnya, demikian juga dengan penganut aliran kepercayaan, bisa ditulis di berkas data e-KTP (terkait aliran kepercayaan yang dianut,red). Tapi tidak boleh dicantumkan di kolom agama e-KTP," ucapnya.
Mantan anggota DPR ini menegaskan, kolom agama untuk penganut kepercayaan dapat saja dikosongkan. Namun dalam berkas data kependudukan tetap dicantumkan aliran kepercayaan yang dianut.
BACA JUGA: Mendagri: Jangan Sampai Pemilu 2019 Tersandera
"Kolom agama ini penting. Misalnya mati di jalan, orang kan lihat e-KTP. Jadi prinsipnya, yang enam agama yang diatur di undang-undang harus masuk. Kepercayaan itu bukan masuk di bidang agama, sudah itu saja paling aman," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama Setya Novanto Hilang Divonis Irman dan Sugiharto
Redaktur & Reporter : Ken Girsang