jpnn.com - CIANJUR - Warga Cianjur, Jawa Barat, penting mengetahui rekomendasi yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR mengeluarkan rekomendasi agar warga tidak mendirikan rumah di sepanjang daerah rawan bencana.
BACA JUGA: Tingkatkan Pelayanan Publik, Begini Upaya Kementerian PUPRÂ
Tepatnya, di sepanjang jalur sesar atau patahan geser aktif Cimandiri.
Dalam rekomendasinya kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kementerian PUPR menyebut jalur aktif Cimandiri menjadi zona merah.
BACA JUGA: Hibah BMN Kementerian PUPR Tahun Ini Capai Rp 241 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, rekomendasi untuk mengantisipasi kerusakan rumah.
Selain itu, juga untuk menghindari kemungkinan ada korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
BACA JUGA: Mudahkan MBR Punya Rumah, BTN Siap Dukung Skema KPR Rent to Own
"Kami merekomendasikan kepada pemda setempat agar lokasi bencana sepanjang sesar Cimandiri dijadikan zona merah dan area nonhunian," ujar Iwan di Cianjur, Jawa Barat, Minggu (11/12).
Banyak rumah warga yang mengalami kerusakan mulai tingkat rusak ringan, sedang, hingga berat.
Hal itu membuat ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke daerah yang dirasa aman dan menempati tenda-tenda pengungsian.
Menurut Iwan, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB terkait penanganan infrastruktur pascabencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dari peta BMKG diperoleh informasi dan hasil foto udara zona bahaya patahan aktif atau sesar Cimandiri memiliki panjang sekitar sembilan kilometer.
Jalur tersebut membentang melewati sembilan desa mulai Desa Ciherang hingga Desa Nagrak.
"Jadi, sekitar 300 hingga 500 meter jalur sesar Cimandiri tersebut sebisa mungkin menjadi area nonhunian seperti jalur hijau, pertanian maupun ruang terbuka hijau," ucapnya.
Kementerian PUPR juga meminta pemda bisa lebih tegas dan mengkoordinir warga agar tidak kembali ke hunian yang lama.
Kementerian PUPR telah menyiapkan rumah tahan gempa dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA).
Rumah tersebut disiapkan di Desa Sirnagalih, Cilaku, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitasnya.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyiapkan rumah tahan gempa untuk relokasi warga terdampak bencana tipe 36 dan memiliki lahan 75 meter persegi.
Rencananya, rumah tahan gempa tersebut dibangun sebanyak 200 unit dan terbagi menjadi dua tahap.
Tahap pertama ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022 dan tahap kedua pada pekan ketiga Januari 2023.
"Pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan warganya."
"Ketika warga direlokasi maka mereka akan mendapatkan ganti rugi rumah tahan gempa tipe 36 beserta lahannya."
"Jadi, lahan yang di lokasi rawan harus dikuasai pemda sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membangun rumah di tempat lama," kata Iwan. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepala BSSN dan Sekjen Kementerian PUPR Resmikan Rusun ASN
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang