jpnn.com, LOMBOK BARAT - Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi gabungan aktivis Kabupaten Lombok Barat melakukan aksi demontrasi di depan kantor bupati setempat, pada Senin (5/6).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk meminta Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid untuk segera mencopot Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Lalu Ahmad Zaini.
BACA JUGA: Dirut PT AMGM Buka-bukaan Soal CSR, Ungkap Masalah Sebenarnya
Pentolan akitivis Kabupaten Lombok Barat sekaligus Koordinator Lapangan Asmuni menjelaskan bahwa ada tujuh poin tuntutannya.
Menurut Asmuni, tuntutan tersebut mereka ambil dari berbagai sumber setelah menggali sejumlah persoalan yang ada di PT AMGM.
BACA JUGA: Dirut AMGM Ogah Bahas Laporan Keuangan dengan DPRD, Kalimatnya Tegas, Menohok!
"Kami lihat Dirut PDAM (PT AMGM, red) ini tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya," kata Asmuni dalam orasinya.
Massa juga menilai bahwa banyak anggaran dari perusahaan yang dipakai oleh Lalu Ahmad Zaini untuk kepentingan pribadinya.
BACA JUGA: Endus Kejanggalan, DPRD Lombok Barat Minta Laporan Keuangan PT AMGM
"Banyak dana bersumber dari CSR dipakai untuk kepentingan pribadi oleh Dirut ini," ucap Asmuni.
Dikatakan oleh Asmuni, pihaknya mendesak PT AMGM menurunkan tarif air yang bersumber dari mata air kekayaan alam Lombok Barat.
"Perusahaan ini dihajatkan untuk meringankan beban ekonomi rakyat, tetapi justru mencekik rakyat akibat tingginya tarif," tegasnya.
Selain itu, massa menurut adanya transparansi alur dan mekanisme pemanfaatan retribusi sampah di PT AMGM.
Poin ketiga, mereka meminta tim pengawas perusahaan PT AMGM untuk melakukan audit independen soal pengelolaan dana keuangan di perusahaan tersebut.
Pada poin keempat, mereka meminta agar PT AMGM meperjelas arah dana alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Menurut para aktivis ini, PT AMGM ini wajib menyalurkan dana CSR kepada warga lingkar sumber mata air dari perusahaan.
"Poin kelima kami minta agar Dirut ini dicopot sesuai rekomendasi DPRD Lombok Barat yang ditangani oleh 8 fraksi dari 9 fraksi," ucapnya.
Selain itu, Pemda Lombok Barat juga diminta agar mendesak PT AMGM menyetorkan deviden anggaran perusahaan tahun 2023.
Hal itu untuk menutup potensi penyalahgunaan dalam pemanfaatannya oleh Dirut PT AMGM.
"Kami juga menuntut agar Pemda membatalkan acara jalan sehat yang digelar Dirut yang terindikasi bermuatan politis," ujarnya.
Bagi Asmuni, momen jalan sehat yang digelar dengan dalih hari ulang tahun (HUT) PT AMGM itu dinilai sebagai ajang kampanye sang Direktur.
"Ini sepertinya dimanfaatkan oleh Dirut mengarah kepada agenda politik praktis," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Ilham menilai apa yang dituntut oleh massa aksi akan segera dibicarakan dan disampaikan kepada Fauzan Khalid.
"Kami akan meneruskan tuntutan ini dalam jangka waktu yang cepat untuk dibicarakan kepada pimpinan kami," kata Ilham.
Terkait tuntutan massa aksi soal permintaan pencopotan Direktur PT AMGM, Ilham tidak berani memastikan hal itu bisa dilakukan.
Baginya, pengangkatan dan pencopotan tersebut tetap harus berlandaskan undang-undang yang berlaku.
"Sekali lagi saya akan meneruskan tuntutan ini ke pimpinan. Kami tidak bisa sampaikan di sini," cetusnya.
Dikatakan juga, sejauh ini jumlah saham Pemda Lombok Barat di PT AMGM berjumlah 54 persen.
Sisanya dipegang oleh Pemerintah Kota Mataram sebanyak 46 persen saham.
"Karena segala tuntutan ini harus diputuskan melalui mekanisme rapat umum. Nanti kamu sampaikan," jelasnya.
Ilham juga mengaku sebagai pelanggan tetap di PT AMGM. Selama ini dirinya tidak pernah mengeluhkan terkait tarif retribusi air.
Pun jika ada warga yang merasa dibebankan oleh kenaikan tarif tersebut akan disampaikan kepada pimpinannya langsung.
"Nanti kami sampaikan keluhan masyarakat. Karena saya juga pelanggan, kalau ada keluhan saya sampaikan," pungkasnya. (mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah