JAKARTA - Sejumlah kalangan yang mengatasnamakan warga NU Jawa Timur meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menunjuk Komjen (Pol) Imam Sudjarwo sebagai KapolriAlasannya, karena warga nahdliyin memiliki sejarah pahit yang cukup menyakitkan dengan jenderal yang kini menjabat Kalemdiklat Polri itu
BACA JUGA: Polisi Dituding Over Acting
"Kami terlanjur sakit hati dengan Imam Sudjarwo
Menurutnya, ketika Imam Sudjarwo banyak terlibat dalam berbagai kasus kerusuhan sipil berbau sara di saat menjabat Kapolres Banyuwangi pada tahun 1997
BACA JUGA: Pengusaha Sapi Saksi Kasus Langkat
Berbagai ketegangan kasus horizontal hingga munculnya isu ninja kala itu, lanjut mantan jubir Presiden Abdurrahman Wahid ini, bukannya diatasi tapi justru diperkeruh oleh tindakan polisi."Saya ingat betul waktu itu Kapoldanya Pak Da"i Bachtiar, dan Pangdamnya Djoko Susilo
Terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Sudjarwo saat itu, Adhie mengaku sudah mengumpulkan segepok dokumen-dokumen sebagai bukti
BACA JUGA: Ruhut Bilang, Yusril Biang Kerok, Mahfud Aneh
Pihaknya pun siap jika harus dipanggil Komisi III untuk membuktikan omongannya ini.Tak ingin dikesankan politis dengan permintaannya ini, Adhie menegaskan bahwa pengganti Bambang Hendarso Danuri juga tidak harus Komjen Nanan Soekarna yang notabene menjadi pesaing Imam Sudjarwo"Masih terbuka saya kira bagi elite Polri lainnyaKalau memang presiden merasa butuh waktu untuk menunjuk, kalau perlu untuk sementara waktu Wakapolri dulu yang memimpin Polri, jadi tak perlu tergesa-gesa," urainya.
Salah satu pengurus PB NU KH Maman Imanul Haq mengatakan, wajar jika warga nahdliyyin masih memendam sakit hati terhadap elite-elite kepolisian yang bertanggungjawab pada saat kasus Banyuwangi dan sekitarnya terjadiKarena faktanya, diakui atau tidak saat itu banyak warga NU yang dengan sengaja dihilangkan oleh konspirasi intelijen dan tak pernah kembali hingga saat ini"Kalau mengingat kembali memang cukup mengerikan," paparnya(did)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Patrialis Anggap MK Tak Berhak Nilai Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi