BACA JUGA: HKBP Setujui Opsi Pemerintah
Namun, kunjungan kerja itu tak kunjung bisa merealisasikan terbentuknya provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).Kali ini, belasan anggota DPR RI kembali mengunjungi Tarakan dan beberapa wilayah utara Kalimantan yang lain
Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Yusran mengatakan, jika kunjungan kali ini nantinya ternyata belum juga memberikan perubahan berarti bagi kemajuan warga utara Kaltim yang diawali dengan terbentuknya provinsi Kaltara, terutama warga di wilayah-wilayah perbatasan, seperti Sebatik, bukan tidak mungkin warga perbatasan pindah kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia, menjadi warga negara Malaysia
BACA JUGA: 65 Mobil Mewah Bodong Disita Bareskrim
“Masyarakat sudah lama menunggu tindakan nyata dari pusat
Dikatakan Yusran, ancaman pemindahan identitas kewarganegaraan Indonesia di wilayah utara Kaltim menjadi warga negara Malaysia, bukan hal yang baru
BACA JUGA: Ketua Fraksi Golkar Banten Dibekuk
Melainkan sudah banyak dan sudah bertahun-tahun ada saja warga Indonesia yang eksodus ke negeri jiran Malaysia“Mereka yang eksodus ke Malaysia ini bukan karena tidak cinta NKRI, namun karena kurangnya perhatian pemerintah. Cintanya tidak terbalas oleh pusat,” terang Yusran yang baru-baru ini berkunjung ke Sebatik.Secara geografis, masyarakat di Sebatik memang lebih condong bergantung hidup dari kegiatan ekonomi dari Malaysia, lantaran dekatnya dengan negara tersebut dibanding ke ibukota kabupaten“Aktivitas ekonomi masyarakat Sebatik sangat kental dengan MalaysiaAgar hal-hal yang tidak kita inginkan berterusan seperti ini, saya kira Kaltara-lah jawabannya,” ujar Yusran yang juga menjabat ketua HMI Tarakan.
Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat dapat segera merealiasikan pembentukan provinsi Kaltara“Kita inginkan bisa terwujud akhir tahun iniKalaupun sulit, paling lama awal 2011Kita ingin pembangunan di Sebatik secepatnya terealisasi. Apalagi presiden sudah berjanji menyejahterakan warga perbatasan,” harap Yusran.
Menurutnya, pemerintah diharapkan jangan lagi menunda kebutuhan masyarakat perbatasan untuk mendirikan provinsi baru sebagai salah satu jalan menuju kesejahteraan“Kami baru saja dari Sebatik, masyarakat disana sudah capek dijanjikan pusat. Jangan sampai karena tidak ada aksi, masyarakat dikira diam menyikapi keluhan kesejahteraan ini. Di Sebatik sangat riil bergantung dari ekonomi Malaysia, tinggal KTP saja diganti,” terangnya
Karenanya ia berharap agar kunjungan para anggota DPR RI kali ini menjadi yang terakhir sebagai tambahan referensi pembentukan provinsi Kaltara.(ash/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Kabur Lewat Jalur Laut
Redaktur : Tim Redaksi