jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menilai penolakan sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan terhadap Lurah Susan Jasmine Zulkifli, merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi.
Penolakan warga hanya didasarkan karena yang bersangkutan seorang perempuan dan beragama non muslim.
BACA JUGA: Harga Tiket Kebun Binatang Ragunan Segera Naik
Menurut Hendardi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan sebab tidak baik bagi Indonesia ke depan.Dikhawatirkan jika tidak segera disikapi dengan bijak, maka virusnya akan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Ahok (Basuk Tjahja Purnama) perlu menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/8).
BACA JUGA: Dahlan Iskan : Ledakan Terjadi Karena Gardu Tidak Mati
Menurut Hendardi, Susan Jasmine Zulkifli memunyai hak yang setara untuk menduduki jabatan tertentu. Apalagi secara persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, semuanya terpenuhi.
"Kasus diskriminasi berlapis ini merupakan ujian kedua bagi Jokowi-Ahok mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya pada Februari 2013 lalu, kasus intoleransi di Tambora Jakarta Barat juga belum diatasi dengan baik," katanya.
BACA JUGA: Suami Merantau ke Ibukota, Istri Kawin Lagi dengan Tetangga
Sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menyatakan menolak dipimpin oleh lurah non muslim. Untuk itu mereka menuntut Pemrov DKI mencopot atau memindahkan yang bersangkutan. Warga mengaku telah mengumpulkan 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan.
Susan merupakan Lurah baru di Kelurahan Lenteng Agung. Ia terpilih setelah mengikuti lelang terbuka pemilihan lurah yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Bogor Dipasangi GPS
Redaktur : Tim Redaksi