jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) AM Hendropriyono mengharapkan TNI dan Polri pada tahun politik ini tetap fokus pada tugas sebagai alat negara. Mantan tentara dengan pangkat terakhir jenderal itu menegaskan, TNI dan Polri tak boleh ditarik-tarik ke kancah politik.
Menurut Hendro, saat ini sudah tidak ada celah bagi TNI dan Polri untuk melakukan dwifungsi dengan merambah politik sebagaimana doktrin kekaryaan di masa lalu. “TNI dan Polri tidak boleh lagi berpikir tentang politik praktis,” kata Hendro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/5).
BACA JUGA: Strategi Jenderal Tito Sukses Bikin Masyarakat Puas
Pria kelahiran 7 Mei 1945 di Yogyakarta itu menambahkan, Polri harus fokus pada tugas penegakan hukum tanpa padang bulu. Menurutnya, polisi harus benar-benar menerapkan asas kesetaraan di depan hukum.
“Artinya juga semua berhak diperlakukan sama di mata hukum tanpa melihat siapa dan apa status mereka. Tidak boleh ragu terhadap risiko sosial atau politik dalam menindak para pelanggar hukum,” kata guru besar ilmu intelijen itu.
BACA JUGA: Alfian Tanjung Divonis Bebas, Polri Minta JPU Ajukan Banding
Sedangkan aspoek sosial politik, sambung menteri transmigrasi di era pemerintahan Presiden BJ Habibie itu, bukan lagi domain TNI/Polri. Sesuai asas supremasi sipil maka politik menjadi urusan politikus.
Menurut Hendro, kalau masih ada anggota TNI ataupun Polri yang masih berpikir di luar fungsi sebagai alat negara maka efeknya adalah akan menjadi tentara maupun polisi yang penakut. Akibatnya, radikalisme akan main subur karena aparat tumpul.
BACA JUGA: IPW: Polri Belum Mencopot Pejabat yang Bertanggung Jawab
“Keberaniannya bertindak diambil alih oleh masyarakat radikal yang memang menyukai suasana anarkistis,” tegasnya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Waspadai WNI yang Berkunjung ke Turki
Redaktur : Tim Redaksi