jpnn.com - JAKARTA - Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengkhawatirkan adanya politik uang menjelang dan pada saat pemungutan suara pemilu presiden (pilpres) 9 Juli nanti. Kekhawatiran yang muncul, politik uang justru dilakukan pihak lawan agar seolah-olah pelakunya adalah kubu Jokowi-JK.
Menurut anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursydan Baldan, semua pihak harus mewaspadai menangkap para pembagi uang untuk selanjutnya menyerahkannya ke polisi. “Operasi pembagian uang itu mungkin disertai skenario penangkapan untuk merusak citra Jokowi-JK dengan tuduhan kelompok Jokowi-JK melakukan money politics,” kata Ferry di Jakarta, Senin (1/7).
BACA JUGA: Serangan Fitnah Tak Akan Gerus Suara ke Jokowi
Politisi Partai NasDem itu menegaskan, Jokowi-JK sejak awal tidak pernah melakukan transaksi untuk membeli suara pemilih. Sebab, kata Ferry, sejak awal membangun koalisi pun tidak ada pembicaraan tentang kursi menteri.
“Tidak ada tawaran soal kursi kabinet, tidak ada tawaran menjadi direksi BUMN, dan tidak ada uang mahar untuk membayar dukungan. Sikap seperti itu akan terus dipelihara selama kampanye hingga pemilu dan pembentukan kabinet nanti,” tandas Ferry.
BACA JUGA: HUT Bhayangkara, Polri Diharapkan Lebih Profesional
Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu itu menambahkan, para relawan, simpatisan, dan kader partai pendukung Jokowi-JK tentu sudah paham tentang kampanye hitam yang memfitnah Jokowi-JK selama ini. Ferry meyakini cara-cara fitnah itu masih akan terus dilakukan hingga pilpres nanti.
“Termasuk membagikan uang atas nama Jokowi-JK atau mengatasnamakan Tim Kampanye Jokowi-JK baik di tingkat nasional maupun di daerah,” lanjut Ferry seraya mengajak simpatisan dan pendukung Jokowi-JK waspada terhadap pihak-pihak yang berpotensi membuat kampanye hitam dan fitnah.(ara/jpnn)
BACA JUGA: ICW Apresiasi Hukuman Seumur Hidup untuk Akil
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum SBY Lengser, 12 RPP ASN Dijamin Tuntas
Redaktur : Tim Redaksi