Webinar Internasional Penyaluran Bansos Selama Pandemi: Belajar dari Indonesia

Selasa, 20 Oktober 2020 – 09:11 WIB
Webinar internasional terkait bansos. Foto: Kemensos RI.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara diwakili Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi Dulung menjadi pembicara dalam Webinar Internasional yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Senin (19/10).

Forum tersebut menggandeng Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank, serta MicroSave Consulting Indonesia, dengan topik Delivering Social Assistance During The Pandemic: Lesson From Indonesia, melalui Zoom Cloud Meeting dan Youtube Channel milik Microsave.

BACA JUGA: Hartono Laras: Bansos Berperan Penting Menekan Angka Kemiskinan Akibat Pandemi

Dalam forum itu dijelaskan bahwa sejak 2018 hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia mencapai angka satu digit mencapai 9,22 persen (September 2019). Kondisi itu searah dengan target nasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

Di sisi lain, dampak Covid-19 signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan, baik dari aspek kesehatan, sosial serta ekonomi sehingga krisis bisa dilihat dari menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen.

BACA JUGA: Aliansi Malang Melawan Demo 20 Oktober, Jumlah Massa dan Aparat Imbang

Pemerintah Indonesia pun berupaya menekan peningkatan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari Covid-19, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun dan pada 2021 Rp 356,5 triliun pada 2020.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial (bansos) untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, terdampak, dukungan UMKM, serta kegiatan strategis sektoral Kementerian/ lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya.

BACA JUGA: Mahfud MD Endus Skenario Ada Korban di Demo 20 Oktober

Stimulus fiskal dengan perluasan bansos, seperti bantuan tunai bersyarat (PKH), program sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk meredam dampak krisis dan mencegah masyarakat miskin dan rentan jatuh ke kemiskinan lebih dalam.

Andi Dulung dalam forum itu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi selama pandemi Covid- 19.

Di antara upaya itu adalah meningkatkan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas jangkauan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Sembako.

Melalui bantuan Presiden (banpres) sebagai wujud nyata kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga, mendistribusikan bansos tunai bagi masyarakat di luar wilayah Jabodetabek.

“Mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program," ungkap Andi Dulung.

Selain Andi Dulung, kepala Biro Perencanaan dan Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kemensos yang hadir di forum itu menyampaikan program jaring pengaman sosial sebagai respon atas pandemi Covid-19, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

Seiring waktu, pemerintah memastikan program berjalan efektif dan efisien. Ke depan, diperlukan pengembangan mekanisme penargetan yang efektif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas utama untuk menghasilkan data kesejahteraan sosial yang valid, terintegrasi, inklusif dan terpilah.

Perlu berkoordinasi yang erat dengan K/L dan Pemda untuk mengelola BST dan skema jaring pengaman sosial sangat diperlukan terlebih untuk mendorong pemda supaya aktif dalam memperbarui DTKS secara berkala.

Sebagai upaya memperluas sistem perlindungan sosial dan menjadikan sistem tersebut lebih responsif terhadap krisis di masa mendatang akan menjadi komponen penting dalam respon selama masa pemulihan setelah pandemi.

Indonesia telah menetapkan platform perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk tahun 2019 – 2024.

Memang, diharapkan solusi digitalisasi mampu menjawab tantangan dalam segala keterbatasan pendistribusian bantuan sosial agar bisa menjangkau daerah yang terisolasi di seluruh pelosok negeri.(*/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler