jpnn.com, JAKARTA - Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta diyakini tidak akan membawa dampak negatif bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun kadernya William Aditya Sarana.
BK DPRD DKI sebelumnya menyatakan anggota dewan William Aditya Sarana melanggar tata tertib DPRD. Ia disebut melanggar tata tertib setelah mengunggah dokumen rancangan KUA PPAS ke media sosial. Di antaranya terkait keanehan usulan pembelian lem aibon yang nilainya mencapai hingga 82 miliar.
BACA JUGA: William PSI Divonis Bersalah, Ujang: Upaya Pembungkaman Anggota Dewan
"Saya kira putusan BK DPRD DKI itu tidak ada dampak negatif terhadap kader PSI itu. Sebab yang dia lakukan sebagai bentuk pengawasan proses anggaran di DKI Jakarta," ujar pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe kepada JPNN.com, Jumat (29/11).
Dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta ini bahkan memprediksi putusan BK DPRD DKI memberi dampak positif bagi partai pimpinan Grace Natalie itu. Publik diyakini bakal semakin kuat mendukung PSI, yang aktif mengkritisi pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ungkap Anggaran Aibon Rp 82 Miliar, William PSI Divonis Bersalah
"Justru keputusan BK DPRD itu meningkatkan rasa empati dan semakin kuatnya dukungan publik terhadap PSI. Karena berani mengambil risiko dengan melangkah dari batas-batas normatif yang masih diperdebatkan indikatornya," kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) itu.
Sebelumnya, Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi menyatakan anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana telah melanggar tata tertib DPRD. Peraturan yang dimaksud kewajiban anggota legislatif bersikap kritis disertai sikap adil, profesional dan proporsional.
BACA JUGA: Anggaran Rehab Sekolah Dipangkas, William PSI: Seharusnya Formula E Saja
"Iya tadinya mau diserahkan sekarang, tapi Pak Pras (Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi) kelihatan sedang ada urusan, artinya besok (hari ini) kali," kata Achmad Nawawi.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang