JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak rangkap jabatan dalam menjalankan roda pemerintahanMenurutnya, sebagai presiden, SBY seharusnya melepas jabatannya sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat
BACA JUGA: SBY Lembek, Politik Nasional Bakal Tetap Gaduh
"Sekarang saya tantang, kalau SBY menyatakan berada di garda terdepan berantas korupsi
BACA JUGA: Hindari Sandera Lawan Politik dengan Kasus Hukum
Wiranto meyakini, dengan adanya rangkap jabatan para petinggi partai politik di eksekutif, secara tidak langsung akan membuat sarang korupsi
BACA JUGA: Pembatasan Usia Capres Tak Baik Bagi Demokrasi
Ada sikap yang mendua, ada yang menjabat ketua partai, ketua dewan pembina dan di eksekutif juga menjabatSecara tidak langsung akan membiarkan sarang koruptor," katanyaDi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, beberapa ketua umum partai politik memang dipilih menjadi menteriAda Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) jadi menteri agama, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasiBahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri masih menduduki ketua dewan pembinan Partai Demokrat
Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Pusat, namun juga menjalar ke daerahBahkan kata Wiranto, para kepala daerah yang sebelumnya berasal dari birokrat murni, kini berlomba-lomba menjadi ketua partai di daerah.
"Gubernur, bupati, wali kota yang tadinya tidak berpartai dan berasal dari birokrat murni, malah direkrut menjadi ketua partai," ucapnya.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, SBY harusnya mempelopori tidak adanya rangkap jabatan di lembaga eksekutifJika itu dilakukan kata dia, maka pemerintahan yang di bawahnya akan ikut"Kalau tidak berani, berarti slogan birokrasi bersih itu hanya omong kosong saja," katanya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bakal Disodori Satu Troli Dokumen Century
Redaktur : Tim Redaksi