Wiranto Tantang SBY Mundur dari Demokrat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak rangkap jabatan dalam menjalankan roda pemerintahanMenurutnya, sebagai presiden, SBY seharusnya melepas jabatannya sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat

BACA JUGA: SBY Lembek, Politik Nasional Bakal Tetap Gaduh

"Sekarang saya tantang, kalau SBY menyatakan berada di garda terdepan berantas korupsiKalau begitu, ajaklah gubernur, wali kota, untuk menjadi contoh yang baik dengan mundur dari jabatan di partai politik yang disandangnya," kata Wiranto pada konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12)

BACA JUGA: Hindari Sandera Lawan Politik dengan Kasus Hukum

Wiranto meyakini, dengan adanya rangkap jabatan para petinggi partai politik di eksekutif, secara tidak langsung akan membuat sarang korupsi"Ini masalah yang fundamental yang terjadi

BACA JUGA: Pembatasan Usia Capres Tak Baik Bagi Demokrasi

Ada sikap yang mendua, ada yang menjabat ketua partai, ketua dewan pembina dan di eksekutif juga menjabatSecara tidak langsung akan membiarkan sarang koruptor," katanya

Di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, beberapa ketua umum partai politik memang dipilih menjadi menteriAda Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) jadi menteri agama, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasiBahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri masih menduduki ketua dewan pembinan Partai Demokrat

Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di Pusat, namun juga menjalar ke daerahBahkan kata Wiranto, para kepala daerah yang sebelumnya berasal dari birokrat murni, kini berlomba-lomba menjadi ketua partai di daerah.

"Gubernur, bupati, wali kota yang tadinya tidak berpartai dan berasal dari birokrat murni, malah direkrut menjadi ketua partai," ucapnya.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, SBY harusnya mempelopori tidak adanya rangkap jabatan di lembaga eksekutifJika itu dilakukan kata dia, maka pemerintahan yang di bawahnya akan ikut"Kalau tidak berani, berarti slogan birokrasi bersih itu hanya omong kosong saja," katanya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bakal Disodori Satu Troli Dokumen Century