jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui terpaksa melakukan pemotongan sejumlah anggaran yang diusulkan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 .
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemotongan terpaksa dilakukan untuk efisiensi, sehingga APBD dapat sepenuhnya diarahkan bagi kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. Tjahjo mengakui pemotongan yang dilakukan banyak diprotes sejumlah daerah, mengingat nilainya yang sangat besar.
BACA JUGA: Tragis, Honorer Cantik Disdik Tewas Dilindas Truk Tangki TNI AL
“Ini banyak daerah yang tanda petik protes, DPRD-nya juga protes. Banyak yang dikurangi. Misalnya ada daerah yang dalam RAPBD memasukkan usulan persiapan bangun gedung, lalu tidak boleh bangun gedung. Jadi banyak yang dikurangi. Misalnya Sumatera Barat, itu efisiensinya kita pangkas sampai Rp 1,2 triliun. Ya menjerit dia, tapi kita harus clear semuanya untuk infrastruktur,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (26/1).
Tjahjo mengatakan, Kemdagri tidak akan menolerir pengajuan anggaran yang dinilai tidak tepat. Karena jika satu daerah saja diberi kelonggaran, maka yang lain akan ikut-ikutan.
BACA JUGA: PN Surabaya Krisis Hakim
“Anggaran pembangunan tidak sampai 20 persen, ini kan harus di balik. Jaman Orde Baru saja itu 40-60. Sekarang malah 80 persen untuk belanja pegawai,” katanya.
Saat ditanya daerah mana saja yang protes karena anggarannya dipangkas, politikus senior PDIP itu belum menjelaskan secara rinci. Ia hanya menyatakan kebanyakan daerah melayangkan protes langsung kepada Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek.
BACA JUGA: PKB Usung Risma, Golkar Masih Verifikasi
“Tapi kalau yang tanda petik kepala daerahnya kebetulan satu partai (PDIP Perjuangan, red) berani telpon. Mereka tanya, bagaimana mas. Saya katakan tidak ada toleransi satu partai. Yang penting anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahanan Kabur dari Rutan, Bentuk Tim Khusus
Redaktur : Tim Redaksi