jpnn.com, BATAM - Bea Cukai terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan melalui sinergitas, tidak hanya dengan aparat penegak hukum, tapi juga dengan menggandeng asosiasi dan masyarakat.
Wujudnya seperti dilakukan Bea Cukai Batam dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas pengawasan Pelabuhan di Kawasan bebas Batam dengan mengundang 8 instansi pemerintahan terkait.
BACA JUGA: Bea Cukai Gelar Operasi di Dumai dan Kediri, Sikat 3 Juta Batang Rokok Ilegal
Rakor tersebut membahas upaya-upaya peningkatan efektivitas pengawasan, pemanfaatan sarana prasarana pengawasan, dan langkah perbaikan pengawasan di Pelabuhan Batam.
“Upaya menjalin sinergi juga dapat meningkatkan potensi penerimaan negara,” ungkap Tubagus Firman Hermansjah, Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Kamis (16/9).
BACA JUGA: Bea Cukai dan Pemda Berantas Barang Kena Cukai Ilegal untuk Maksimalkan DBHCHT
Rakor di Batam tersebut dihadiri Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Komando Distrik Militer (Kodim) Batam, Direktorat Polairud Polda Kepri, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Polresta Barelang, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam.
Bea Cukai juga berupaya konsisten bersinergi dengan asosiasi pengusaha, seperti yang dilakukan Bea Cukai Malang yang berkunjung ke Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma).
BACA JUGA: Bea Cukai Ringkus Kakak Beradik Penerima Paket Sabu Asal Malaysia
Dalam diskusi tersebut, pihak Gaperoma membeberkan kendala yang dialami, seperti kenaikan tarif cukai rokok serta kondisi lapangan yang tidak menentu akibat pemberlakuan PPKM untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Untuk memastikan para pelaku usaha dapat tetap menjalankan usahanya, Bea Cukai berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.
“Bea Cukai juga senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan para pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan mendapatkan tempat untuk menjalankan usahanya,” pungkas Firman. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Tim Redaksi, Sutresno Wahyudi