jpnn.com - Kondisi infrastruktur di Kecamatan Loloda Kepulauan, Halmahera Utara, Malut, masih sangat buruk.
Mulai dari jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan hingga pendidikan, nyaris tak ada yang bisa diandalkan. Kondisi teramat memprihatinkan terlihat di Desa Salube.
BACA JUGA: Satu Ruangan Dipakai Empat Kelas
RIDWAN ARIF, Tobelo
Desa Salube merupakan salah satu desa yang terbilang sangat tertinggal dalam pembangunan dan pelayanan pendidikan.
BACA JUGA: Miris! SD Negeri tak Punya Ruangan, Kelas 1-6 Dijadikan Satu di Balai Desa
Saking memprihatinkannya, tiga sekolah di desa tersebut hanya menggunakan satu gedung untuk aktivitas belajar mengajar.
Kondisi gedung untuk tiga sekolah itu pun tak bisa dibilang memadai. Terdiri atas tujuh ruang belajar, atap bangunan terbuat dari daun rumbia.
BACA JUGA: Gedung SD Rusak Parah, Defisit Anggaran jadi Alasan
Dindingnya masih menggunakan triplek. Bangunan berbentuk panggung itu berlantai papan.
Tiga sekolah yang ada di situ adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Almisbah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Arrahman, dan Madrasah Aliyah (MA) Madinatul Ilmi.
Belakangan, Kementerian Agama membangun dua lokal ruang belajar permanen untuk digunakan sekolah-sekolah itu.
"Masalah pendidikan di Desa Salube, Kecamatan Loloda Kepulauan tergolong masih sangat miris. Sebab hampir 7 tahun siswa yang belajar hanya bertahan dengan bangunan sekolah tertutup atap yang terbuat dari daun pohon sagu," ungkap Jamal Dodoigo, Ketua Yayasan Pusat Pendidikan Almisbah, kepada Malut Post, kemarin (23/11).
Tiga sekolah itu masing-masing memiliki 6 orang guru mata pelajaran. Keterbatasan jumlah guru kadang membuat guru MA turun mengajar siswa MTs.
"Bangunan 7 lokal sekolah yang masih menggunakan atap daun sagu itu dibangun sejak 2010. Dan tiga sekolah tersebut telah menghimpun per sekolah masing-masing 80 orang siswa," kata Jamal.
Menurutnya, infrastuktur pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah di Loloda Utara dan Loloda Kepulauan, berada dalam kondisi amat tertinggal. Dari sisi ketersediaan guru pun tak ada bedanya.
"Sekolah Madrasah maupun MTs di wilayah kami sarana prasarana sekolah sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain di luar Halmahera Utara. Dengan kondisi ini maka tuntutan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang mulai tahun ini dicanangkan oleh Pemerintah Pusat menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan di Loloda Kepulauan. Sebab tidak ada satu sekolah ataupun madrasah di wilayah ini yang memiliki laboratorium komputer untuk digunakan dalam Ujian Nasional, serta tidak tersedianya jaringan satelit," jabarnya.
Melihat kondisi tersebut, Jamal berharap pemerintah setempat tergerak hatinya untuk turun tangan.
Meski sekolah yang ada di Salube berbentuk madrasah, katanya, bukan berarti itu menjadi tanggung jawab yayasan dan Kementerian Agama semata. Melalui APBD, pemerintah daerah juga selayaknya memberikan bantuan.
"Berbagai aturan perundang-undangan mendukung hal ini. Mulai dari UU Sisdiknas, sampai pada edaran Menteri Dalam Negeri tentang kewajiban Gubernur, Bupati dan Wali Kota wajib membantu madrasah, baik dana BOSDA, sarana maupun gurunya. Karena itu, atas kondisi ini Pemkab Halut tidak boleh menutup mata,” tegasnya.
Jamal menambahkan, pemerintah daerah dan DPRD juga harus menata APBD Halut yang berkeadilan dan berperikemanusian. Selain itu, ia menegaskan, anggota DPRD yang berasal dari Daerah Pemilihan Galela-Loloda agar tidak tidur.
Masalah pendidikan adalah kewajiban semua pihak yang bertanggungjawab demi generasi muda.
"Persoalan pendidikan di Loloda ini tanggung jawab seluruh anggota DPRD Halut juga. Mereka harus mampu melihat Halut secara utuh, jangan menggunakan kacamata kuda. Jangan pula menggunakan politik belah bambu, kecamatan lain diangkat tapi yang lain diinjak," ungkap aktivis KAHMI itu dengan nada prihatin.(rid/kai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ayah Saksikan Pelantikan, Mantan Kernet Itu Menangis
Redaktur & Reporter : Soetomo