jpnn.com, TANJUNG SELOR - Kondisi pendidikan di Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, masih sangat memprihatinkan. Sebab, hingga hari ini masih ada sekolah yang belum memiliki gedung sendiri.
Salah satunya SDN 030 di Desa Sepunggur Kecamatan Tanjung Selor. Untuk aktivitas belajar mengajar, 60 murid di sekolah ini menumpang di balai desa.
BACA JUGA: SMK di Perbatasan Baru Dibangun 2019
Salah satu anggota Komunitas Sosial Sedekah Seribu Bulungan (KSSSB), Desi yang sempat berkunjung ke desa tersebut mengatakan, karena tidak adanya bangunan sekolah, pembelajaran dari dari kelas satu hingga kelas enam digabungkan menjadi satu di balai desa itu.
“Kelas satu sampai kelas enam di balai desa. Sementara ruangan di belakang balai desa digunakan untuk perpustakaan sekaligus ruangan guru,” ujar Desi kepada Radar Kaltara melalui WhatsApp (WA), Jumat (21/7).
BACA JUGA: Dinilai Merugikan Tenaga Pengajar, PP Guru Harus Direvisi
Diakuinya, saat ini KSSSB memang belum memberikan bantuan apapun, karena baru melakukan survei apa saja yang dibutuhkan agar pemberian bantuan tidak salah sasaran.
Sementara itu, untuk membantu kegiatan belajar mengajar, tidak bisa maksimal. Jikapun dilaksanakan tidak bisa rutin setiap minggu seperti di SP 9 Desa Tanjung Buka. Hal itu dikarenakan kondisi geografis yang sangat jauh dari fasilitas umum.
BACA JUGA: Pelaksanaan Permendikbud Penerimaan Siswa Baru Lebih Longgar
“Fasilitas umum berada di trans lokal sedangkan siswa di sana kebanyakan trans Jawa, jadi jarak mereka jauh. Sekitar lima kilometer dari balai desa,” jelasnya.
Namun tidak perlu dikhawatirkan, sebab sudah ada tiga orang guru dan satu relawan yang bersedia mengajar tanpa dibayar di lokasi tersebut.
Beberapa fasilitas yang dibutuhkan di antaranya; whiteboard, buku mata pelajaran, seragam sekolah, sepatu, bangku, meja dan terutama bangunan sekolah itu.
“Untuk sementara ini mungkin kami bisa bantu dalam bentuk buku-buku layak baca saja,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungaan, H.Jamaludin Saleh mengatakan, daerah transmigrasi ini merupakan skala prioritas bagi pemerintah daerah.
Terkait anggaran, Disdikbud sudah mengajukan usulan pada tahun anggaran 2018 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pembangunan gedung sekolah tersebut. “Semoga dapat dikucurkan oleh kementerian,” ujarnya. (lee/ddq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Presiden Segera Beri Kepastian soal Sekolah Lima Hari
Redaktur & Reporter : Soetomo