jpnn.com - SURABAYA - Pengelola swasta harus segera mencari solusi jelang ujian nasional.
Terutama untuk pengadaan komputer dalam ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
BACA JUGA: Klaim Mayoritas Guru tak Bangga dengan Hasil UN
Sebab, bantuan Rp 26,5 miliar yang dianggarkan Pemkot Surabaya pada 2017 merupakan bantuan untuk sekolah negeri. Bukan untuk sekolah swasta.
Hal itu terungkap dari penjelasan anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti.
BACA JUGA: Jokowi di Luar Negeri, Nasib UN Masih Menggantung
Dia menyatakan bahwa bentuk bantuan sekolah swasta berbeda.
Sebab, aturan bantuan untuk sekolah swasta juga berbeda. Pihaknya belum mengetahui pasti tentang bantuan untuk sekolah swasta.
BACA JUGA: Bila UN Tetap Dilaksanakan, Kemdikbud Pakai Sistem UNBK
''Yang pasti, bantuan Rp 26,5 miliar itu untuk sekolah negeri,'' katanya.
Bantuan untuk sekolah swasta bisa berupa hibah. Bisa juga pinjam pakai komputer melalui dinas pendidikan.
Namun, komputer tadi tidak bisa menjadi aset sekolah.
''Kecuali kalau modelnya hibah, bisa. Tapi, saya tidak bisa memastikan,'' tuturnya.
Hingga kemarin (13/12), sekolah swasta belum punya solusi untuk pengadaan komputer UNBK.
Bisa jadi, kata Reni, sekolah swasta mengajukan hibah melalui hibah jasmas, hibah yayasan, pengusulan anggota dewan, dan lain-lain.
Hanya, dia belum tahu apakah sekolah swasta sudah memanfaatkan alternatif itu atau belum.
Terkait pengadaan komputer Rp 26,5 miliar, lanjut dia, idealnya sudah bisa dilakukan awal tahun.
Sebab, UNBK biasanya dilaksanakan pada April. Pengadaannya bisa dilakukan melalui e-Katalog LKPP langsung ke pemerintah pusat.
Anggaran Rp 26,5 miliar dialokasikan untuk pendidikan menengah. Asumsinya digunakan untuk SMP dan SMA.
Namun, jika hanya untuk SMP lantaran SMA sudah beralih ke pemerintah provinsi, anggaran itu tentu bisa meng-cover kebutuhan untuk SMP.
''Yang jelas, penambahan (komputer) sangat membantu,'' jelasnya.
Hanya, dia berharap penggunaannya tidak hanya untuk UNBK. Dengan kata lain, sarana-prasarana juga digunakan untuk pembelajaran, tidak sekadar memenuhi sarana-prasarana UNBK.
Yang pasti, dia mengapresiasi semangat dispendik untuk pemerataan, terutama sekolah yang masih membutuhkan.
''Kemarin sudah ada yang dapat beberapa dari pusat, ini untuk menyamakan kondisi sarana-prasarana di sekolah,'' katanya.
Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, perhatian dinas pendidikan juga harus dibagi kepada sekolah swasta.
Sebab, setelah pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi, tugas dispendik sudah jauh lebih ringan.
Anggaran yang dikelola pun jauh lebih besar.
''Karena itu, beri juga perhatian ke swasta. Sehingga bisa sama-sama mengikuti UNBK,'' paparnya.
Mekanisme untuk membantu sekolah swasta, kata Armuji, perlu segera dipikirkan formulasinya.
Dengan begitu, dalam pelaksanaan ujian nanti, sekolah-sekolah swasta tidak membebani wali murid. '
'Tolong ini dicarikan solusi,'' ungkapnya.
Dalam waktu dekat, lanjut politikus PDIP itu, pihaknya memanggil Kadispendik Ikhsan untuk menjelaskan kesiapan penyelenggaraan UNBK.
Ikhsan harus bisa memaparkan secara gamblang kepada masyarakat tentang pelaksanaan ujian.
''Paparan itu harus melegakan banyak kalangan. Kami tugaskan komisi D untuk memanggilnya,'' katanya.(puj/elo/c15/git/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendikbud Pasang Target Dulang Emas di IJSO Belanda
Redaktur : Tim Redaksi