jpnn.com - JAKARTA - Hasil Pemilu legilslatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 diprediksi akan mengalami delegitimasi. Secara legalitas, hasil Pemilu tersebut tetap sah sebagai sebuah proses demokrasi. Tapi pemerintahan yang dihasilkan akan kesulitan dalam menjalankan programnya karena tidak punya legitimasi yang kuat.
Hal tersebut dikatakan pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana (UMB), Herry Budianto, saat Diskusi Empat Pilar bertema "Tahun Politik dan Potensi Konflik Jelang Pemilu 2014", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/11).
BACA JUGA: Sarankan Boediono Nonaktif Sementara Agar Fokus Hadapi KPK
"Berangkat dari kecenderungan turunnya partisipasi publik dalam Pemilukada yang berlangsung tiga tahun belakangan, akan berpengaruh pula terhadap Pemilu 2014 mendatang. Saya memperkirakan, angka partisipasi publik dalam Pemilu mendatang tidak akan lebih dari 50 persen. Artinya akan terjadi delegitimasi terhadap hasil Pemilu," kata Herry Budianto.
Menurut dia, fenomena turunnya partisipasi publik dalam Pemilu, termasuk salah satu ancaman serius terhadap Pemilu dan demokrasi. Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena itu itu adalah partai politik peserta Pemilu. "Hal ini yang sama sekali tidak dipikirkan oleh elit partai politik," tegasnya.
BACA JUGA: Anas Bela Boediono Soal Kasus Century
Elit partai politik menurut Herry, beberapa bulan belakangan terlalu sibuk menjual nomor jadi Caleg ke pihak nonkadernya karena ingin mendapatkan dana sehingga kadernya sendiri terdepak. "inilah juga salah satu potensi konflik karena nantinya akan terjadi proses pembusukkan dari internal partai," ungkapnya.
Sementara elit yang sudah menjual nomor Caleg tersebut bersama duit yang dia dapat tenang-tenang saja di Jakarta. Di sisi lain, daerah memanas, imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Dukung JK Nyapres, NasDem Sulsel Sebar Spanduk
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpin Golkar Setahun Lagi, Ical Diangap Belum Lunasi Janji
Redaktur : Tim Redaksi