jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla mengungkap besarnya biaya yang harus dikeluarkan bagi seseorang yang ingin menjadi ketum parpol berlambang pohon beringin itu.
Menurut Jusuf Kalla, ongkos politik untuk dapat menjadi Ketum Golkar bisa mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.
BACA JUGA: Pendukung Wacana Munaslub Golkar Harus Tahu, JK Punya Sikap Begini
"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," ujar Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu menyebut biaya sebesar itu tidak cuma berlaku di partai yang pernah dia pimpin tersebut.
BACA JUGA: Ssst, Uang Suap Proyek di Kemenhub Diduga Mengalir ke PT KAI Daop 2 Bandung
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," lanjut tokoh yang beken disapa dengan inisial JK itu.
Menurut dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.
"Tetapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," sebutnya.
BACA JUGA: Kasus Korupsi di Basarnas, Chandra Singgung Pasal 200 UU Peradilan Militer
Sebelumnya,, kabar soal penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat ke publik.
Hal itu setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto tegas mengatakan tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar.
Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.(fat/ant/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Santriwati Dilecehkan Oknum Pengajar Ponpes di Batang, Modusnya, Ya Tuhan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam