jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjawab adanya kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Peraturan Presiden atas kepengurusan Golkar. Menurutnya, presiden tidak akan mengeluarkan Prepres hanya karena kisruh internal Golkar.
"(Perpres) itu bukan untuk Golkar. Gila aja, masa untuk masalah Golkar pakai Perpres," kata Yasonna kepada Rakyat Merdeka yang dilansir RM Online (Grup JPNN.com), Rabu (18/3).
BACA JUGA: Janji Menteri Pertanian Bagikan Traktor Dicap Hanya Bentuk Kepanikan
Pernyataan ini disampaikan Yasonna untuk memastikan tidak pernah ada rencana pembuatan Perpres tersebut. Sekaligus untuk menengahi kebingungan publik karena hanya untuk urusan kepengurusan partai harus diterbitkan Perpes.
Kabar rencana penerbitan Perpres itu muncul dari wawancara media dengan Yasonna di Istana Kepresiden, kemarin. Saat ditanya kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke Presiden dan Perpresnnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Ke KPK, Nazaruddin Kembali Nyanyi Soal Anas
Saat dikonfirmasi ulang Rakyat Merdeka Rabu malam (17/3), Yasonna menyatakan, tidak pernah ada niat pemerintah mengeluarkan Perpres itu. Perpres yang dia maksud dalam wawancara itu adalah mengenai rencana pembebasan visa untuk China. Memang, sebelum wawancara mengenai Golkar, Yasonna lebih dulu ditanyai mengenai rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan visa terhadap China dan antisipasi masuknya narkoba dari China.
Untuk kepengurusan Golkar, kata Yasonna, dirinya memang sudah melapor ke Presiden Jokowi. Tapi, Jokowi tidak akan pernah ikut cawe-cawe dalam pengesahan kepengurusan.
BACA JUGA: JK dan Mahyudin Bahas Golkar Sambil Main Golf, Ditemani Sofjan Wanandi
"Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya," tandasnya. (wid/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tangani Konflik Golkar, Menteri Yasonna Dianggap Panik
Redaktur : Tim Redaksi