jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai revisi atas Undang Undang Antiterorisme perlu segera dilakukan. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi pergerakan Negara Islam Irak Suriah (ISIS) yang belakangan mulai gencar merekrut warga negara Indonesia (WNI) sebagai prajurit tentara bagi kelompok radikal itu.
Yasonna menyatakan, UU Antiterorisme tidak dirancang untuk menghadapi ancaman seperti ISIS. Karenanya, pemerintah kesulitan mencari cara legal untuk menekan aktivitas kelompok radikal yang berbasis di Timur Tengah itu.
BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Pesawat TNI untuk Jemput 24 WNI di Yaman
"Sebetulnya lebih baik revisi undang-undang. Karena, kalau cabut paspor itu gak bisa, bertentangan dengan undang-undang kita. Di saat yang sama, realitanya ada WNI yang pergi ke negara lain untuk berperang, padahal di sana (ISIS) bukan negara," kata Yasonna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (29/3) malam.
Lebih lanjut Yasonna mengatakan, ketentuan mengenai hak menyatakan pendapat di muka umum juga perlu diperketat. Hal ini untuk mencegah kelompok seperti ISIS dengan mudahnya menyebarkan ideologi mereka secara terbuka. "Seharusnya mengancam, melakukan tindakan teror, adalah hal yang menjadi masalah," ucapnya.
BACA JUGA: Panen Gugatan Praperadilan, KPK Kerepotan
Menteri asal PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah tidak mungkin menganggap aktivitas ISIS sebagai hal sepele. Pasalnya, kelompok yang telah mencaplok sejumlah wilayah di Irak dan Suriah itu merupakan ancaman berskala global. "Ini kan sudah merupakan persoalan internasional yang diduga merupakan tindakan terorisme, jadi harus diambil sikap," pungkasnya.(dil/jpnn)
BACA JUGA: Tedjo Sebut Jokowi Siap Blak-Blakan soal Budi Gunawan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Hasil Kunjungan Jokowi selama Sepekan di Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi