jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melalui akun di media sosial X (Twitter), YLBHI menyatakan pembangunan PSN pada rezim Jokowi mayoritas dilakukan deng?an pendekatan kekerasan.
BACA JUGA: Soroti Respons Presiden Jokowi soal Bentrok di Pulau Rempang, ART: Kapolri Harus Peka
"Pembangunannya dipenuhi banyak konflik, masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut juga direpresi habis-habisan. Termasuk kekerasan pada warga Rempang," dikutip dari akun @YLBHI, Jumat (15/9).
Ketua Umum YLBHI M I?s?nur mengonfirmasi unggahan lembaganya pada akun media sosial tersebut.
BACA JUGA: Heboh Konflik Pulau Rempang, Presiden Jokowi Sampai Menelepon Kapolri Tengah Malam
"PSN dan tindakan represif aparat menjadi satu kesatuan wajah pembangunan penuh kekerasan dan konflik pada rezim Jokowi," demikian u?n?ggahan YLBHI.
Lembaga itu juga mencatat kejadian itu tidak hanya terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
BACA JUGA: Dahlan Iskan Memasuki Ruang 48 Gedung KPK, Ada yang Lucu
Menurut YLBHI, pemerintah seharusnya belajar dari konflik yang ada di Wadas, Jawa Tengah, dan pembangunan NYIA di Kulon Progo serta proyek lainnya.
"YLBHI mencatat adanya 106 konflik SDA dan PSN yang ditangani oleh 18 LBH Kantor sejak 2017-2023," tulis @YLBHI.
Selain itu, seluruh konflik tersebut juga berujung pada kekerasan bagi para pembela HAM, individu atau kelompok yang membela haknya.
"M?asyarakat direpresi," dikutip dari akun YLBHI yang juga mengunggah sejumlah bukti foto.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam