YLKI: Gratis Saja Banyak yang Tidak Mau, Apalagi Vaksin Berbayar

Senin, 12 Juli 2021 – 14:13 WIB
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: dok.JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas.

Selain itu, kebijakan tersebut bakal membuat orang malas vaksinasi.

BACA JUGA: Komersialisasi Vaksin Covid-19, PKS: Pemerintah Tak Boleh Lepas Tanggung Jawab

"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," kata Tulus dalam keterangan persnya, Senin (12/7).

Menurut alumnus Universitas Jenderal Soedirman itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap vaksin.

BACA JUGA: Riza: Sejauh Ini Masyarakat Jakarta Masih Bisa Mendapatkan Vaksin Secara Gratis

Misalnya bakal ada anggapan vaksin berbayar kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.

"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya," ungkap Tulus.

BACA JUGA: Kimia Farma Mohon Maaf, Vaksinasi Gotong Royong Individu Ditunda, Ini Alasannya 

YLKI, kata Tulus, mendesak kebijakan vaksin berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Toh, tidak ada manfaat dari melaksanakan kebijakan tersebut.

"Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," tutur dia.

PT Kimia Farma sebelumnya menunda pelaksanaan vaksin berbayar yang seharusnya dimulai pada hari ini, Senin (12/7).

Corporate Secretary PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno meminta maaf atas kegaduhan yang telah timbul terkait vaksinasi berbayar.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Ganti.

Lalu apa alasan ditundanya pemberlakuan vaksinasi berbayar ini?

"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujar Ganti. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler