jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan atau sembako tidak manusiawi.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah lebih kreatif untuk mendapatkan pendapatan negara.
BACA JUGA: Soal Wacana Cek Saldo Berbayar di ATM Link, YLKI: Kebijakan Eksploitatif!
"Wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," ujar Tulus saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Kamis (10/6).
Menurutnya, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan.
BACA JUGA: Pasokan BBM & LPG Selama Ramadan Hingga Lebaran Aman, YLKI Apresiasi Pertamina
Tulus menyebutkan menaikkan cukai rokok akan berpotensi mengalirkan dana lebih Rp 200 triliun.
"Selain itu, akan berdampak positif pada masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," bebernya.
BACA JUGA: YLKI Sebut Vaksinasi Massal Mitra Pengemudi Gojek Melindungi Konsumen
Dia juga mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 daya beli masyarakat sedang turun drastis.
Pengenaan PPN, kata Tulus, akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen.
"Akan ada kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi," katanya.
Selain itu, Tulus menilai pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia