Meski demikian, ia tidak khawatirSebab, dukungan yang datang atas pencalonannya dari hari ke hari juga terus meningkat
BACA JUGA: KPUD Terbelit Utang ke Lawyer
Sebagai contoh, kata Yuddy, dirinya baru mendapat undangan dari seluruh DPD II Partai Golkar se-Jawa Timur"Undangan yang sama juga saya peroleh dari semua DPD II se-Jawa Tengah
BACA JUGA: Tommy Hadiri Jamaah Zikir
Mereka minta juga saya datang untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan saya," urai anggota Komisi I DPR RI ini.Bagi Yuddy, dirinya tidak akan mundur atau grogi menghadapi Ical dan Paloh dalam posisi dukungannya sekarang ini
BACA JUGA: Kamar JK pun Sudah Disiapkan
"Saya ini bertarung dengan gagasan," ujarnya.Gagasan dimaksud, kata dia, adalah gagasan penyelamatan Partai GolkarSiapa yang setuju dengan gagasannya, diyakini tentu akan memberikan dukungan.
Menyinggung hubungannya dengan Tommy Soeharto dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Tutut), menurut Yuddy, sangat menggembirakanSebab, hadirnya dua nama tersebut tentu membuat Munas makin semarak.
"Bahwa nantinya, dengan alasan subjektif atau administratif, Tommy maupun Tutut tidak jadi maju, saya berharap bisa mendapat dukungan dari keduanya," katanya.
Sebab, ia sudah berkomunikasi dengan Tutut dalam posisinya sebagai senior atau tokoh yang bisa disejajarkan dengan tokoh nasional lainnya, seperti Akbar TandjungSementara dengan Tommy, komunikasinya sebagai sesama kandidat dengan komitmen sama-sama maju, tidak saling menjegal, tetapi saling mendukung.
Panitia Munas VIII DPP Partai Golkar, Egy Massadiah mengungkapkan, sore ini, panitia penyelenggara Munas rapat membahas persiapan MunasTermasuk di dalam agenda, penyiapan materi munas.
Apakah materi munas tersebut juga mengakomodir wacana menghilangkan suara DPD II? Wakil Sekjen DPP Golkar yang juga Sekretaris Stering Comitte, Iskandar Mandji membantahMenurut dia, wacana tersebut tak mungkin diwujudkan.
"Tidak mungkin suara DPD II itu akan dihilangkan di MunasJustru DPD II itulah ujung tombak partai ini, sehingga tak bisa diabaikan suaranya," tegas Iskandar(har/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Harus Berkantor di Daerah
Redaktur : Tim Redaksi