Yudi: Gedung Baru DPR Tak Mendesak

JAKARTA – Direktur Reform Institute Yudi Latief menilai rencana pembangunan gedung DPR baru akan menelan dana senilai Rp 1,8 triliun itu bukan kebutuhan mendesakBahkan, rencana itu justru semakin menunjukkan sikap dewan yang lebih suka melayani diri sendiri ketimbang kepentingan publik

BACA JUGA: KPU Pusat Salahkan KPU Sumut

Padahal, kata Yudi, seharusnya dewan sebagai simbol dari perwakilan rakyat hendaknya lebih peka terhadap konstituennyaSituasi saat ini yang dianggapnya amat gawat karena buruh tiap hari mengeluh di may day, deindustrialisasi, lapangan pekerjaan berkurang, neraca APBN  yang tetap tidak seimbang seharusnya menjadi perhatian DPR.

“Tapi kok yang pertama-tama diperjuangkan memperbaiki gedung,” tanya Yudi dengan nada heran kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/5).

Yudi mengatakan fasilitas yang begitu banyak saat ini dimiliki DPR sudah lebih dari cukup untuk memulai melakukan pengabdian pada masyarakat

BACA JUGA: Aturan Belum Lengkap, KPU Tolak E-Voting

Kata dia,  rakyat saat ini sedang menuggu perubahan-perubahan penting didalam prilaku anggota dewan dan cara mereka membuat Undang-Undang yang punya pemihakan pada kepentingan banyak orang, dan juga  lebih  produktif dalam kemampuan melakukan pengawasan.

“Fungsinya itu harus lebih ditonjolkan ketimbang hanya sekadar untuk pencitraan bahwa dewan ini gedungnya bagus sehingga memberi kebanggaan semu,” katanya.

DPR harus berkaca kepada Mahkamah Konstutusi (MK)Menurut Yudi, awal bedirinya MK tak memiliki gedung

BACA JUGA: Ade Komaruddin Digadang Pimpin SOKSI

Namun seiring dengan munculnya gagasan bernas dari MK menjadikan lembaga itu menjadi kredibel“Tapi sekarang dari gedung tidak ada dan dari gagasan yang bernas muncul sebagai institusi negara yang kredibel,” ucapnya.

Kalau namanya miring lanjut Yudi,  hampir semua gedung di Jakarta itu miring karena  memang  struktur tanahnya mulai amblas sehingga menjadi alasan untuk pembangunan kantor baru“Dengan kemiringan itu bukan berarti kiamat akan terjadi esok hari.  Itu masih bisa ditunda 10 tahun ke depanBukan sesuatu yang urgen untuk segera dilakukan,” ujarnya.

DPR sebagai lembaga yang memiliki mandat reformasi kata Yudi seharusnya memikirkan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ketimbang pembangunan gedung baruSalah satunya adalah merespon kinerja KPK yang seperti mengalami jalan buntu sehingga pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan baik.

”Dewan harus memiliki sensitifitas merespon secara institusional perundang-undangan untuk lebih komitmen memperkuat institusi penegakan hukum seperti KPK,” katanya.

Perbaikan kedaulatan rakyat juga tidak kalah penting untuk di respon oleh DPRPerebutan posisi bupati Kediri oleh isteri pertama dan kedua tidak membawa perbaikan pada pembangunan demokrasi.

Lanjut Yudi, aspek pemulihan kembali industri nasional yang terancam gulung tikar dengan memberikan perhatian membuat perundang-undangan  atau regulasi untuk memberi dorongan ke arah yang lebih baik karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang juga harus diseriusi dewan.

“Itu semua yang harus dipikirkan menghadapi pasar bebas karena daya saing kita merosotItu kan urgensi yang luar biasaSebentar lagi  ACFTA diberlakukan dan pasar-pasar kita akan  menjadi pusat produk asing sementara kapasitas bersaing industri kita tidak adaBagaimana mengamankan ini semua,” katanya. (awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Bantah DPR jadi Bunker Koruptor