jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure mengingatkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, terkait tudingannya pada Yusril Ihza Mahendra.
Herzaky sebelumnya meminta Yusril mengakui langkahnya membela empat mantan kader PD yang dipecat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), demi rupiah.
BACA JUGA: Yusril Ihza Mahendra Sentil Mahfud MD, Keras Banget!
"Menuduh Bang YIM (Yusril Ihza Mahendra) berjuang demi rupiah, hanya karena tak membela partainya, atau berseberangan dengan junjungannya, sama saja menuduh pengacara yang membela hak-hak kliennya juga demi rupiah," ujar Pure dalam keterangannya, Jumat (1/10).
Pure lantas mempertanyakan posisi pengacara yang selama ini membela Partai Demokrat kubu AHY.
BACA JUGA: Serangan Telak Andi Arief kepada Yusril Ihza soal Bayaran Rp100 M
"Mereka ini apa harus juga dibilang membela karena rupiah atau membela demokrasi karena membela Partai Demokrat?" kata Pure.
Menurut Pure, daripada sibuk tuding menuding, Herzaky sebaiknya menunjukkan muatan dalam AD/ART PD yang selaras dengan perintah undang-undang dan asas demokasi.
BACA JUGA: Anak Buah Yusril Ingatkan Mahfud MD Bukan Pengamat, tetapi Menko Polhukam
Karena empat mantan kader PD yang diwakili Yusril sebagai kuasa hukum, mengajukan uji formal dan uji material terhadap AD/ART partai berlambang mercy itu ke Mahkamah Agung.
"Coba jelaskan ke publik, model susunan pengurus PD seperti sekarang, apa sudah sangat demokratis atau sebaliknya? Jangan cuma menuduh YIM hanya karena membela pihak yang saat ini menjadi lawan mereka," katanya.
Pure juga menyoroti sikap sejumlah politikus PD terhadap pemerintah, beberapa waktu belakangan.
Di satu sisi menuding ada kamar gelap kekuasaan ikut bermain saat kisruh internal terjadi hanya karena Moeldoko berada di lingkaran kekuasan.
"Pertanyaannya, kekuasaan mana sebenarnya yang mereka tuding ikut bermain waktu itu? Sekarang Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Yusril mengajukan uji formal dan materiel ke MA sia-sia, mereka seolah mendapat angin segar."
"Apa kekuasaan imajinatif yang mereka tuding waktu itu? Jadi kabur semua fakta di tangan mereka. Makanya, jangan asal menuduh, sehebat apa sih keempat kader pecatan PD bisa mendikte penguasa saat ini?" kata Pure.
Pure mengingatkan keempat mantan kader PD melakukan perlawanan hukum, karena merasa hak-hak mereka dikebiri.
"Jadi, sebaiknya jangan asal tuding. Jawab aja nanti di MA kalau tidak puas. Jangan melantur sana sini, terus membuat alibi tanpa pijakan argumen yang kuat."
"Kalau cuma punya senjata tuduhan lewat mendistorsi dan melebeli orang, enggak usah berdemokrasi juga bisa."
"Orang berkelahi di jalanan saja enggak boleh dibiarkan, harus ada polisi hingga pengadilan yang mendamaikan, bahkan vonis hukuman bagi siapa yang salah, biar hukum jadi cerminan keadilan."
Pure juga mengingatkan, Indonesia membutuhkan lembaga hukum sebagai instrumen demokrasi agar para pengurus PD kubu AHY tidak berkelahi di jalan dengan keempat mantan kader PD yang sebelumnya dipecat.
"Kalau tanpa saluran resmi untuk menyelesaikan sengketa, lalu buat apa berdemokrasi?"
"Jadi, berdebatlah sesuai poin-poin pokok AD/ART yang dianggap keempat eks kader PD memuat unsur oligarki."
"Silakan, kalau merasa tidak mewarisi aturan oligarki, buktikan saja nanti. Jangan wara wiri membangun narasi terzalimi," katanya.
Herzaky sebelumnya menyebut ada tawaran kepada DPP PD untuk menggunakan jasa Yusril sebagai pengacara, sekitar minggu ketiga Maret 2021.
Hanya saja angka yang ditawarkan sangat fantastis, mencapai Rp 100 miliar. Karena itu kerja sama tidak terlaksana.
Herzaky juga menyebut pihaknya mendapat informasi ada rencana uji formal dan materiel dari kubu pendukung KLB Deli Serdang, sekitar Juni 2021.
Menurutnya, rencana tersebut dimatangkan di awal Agustus di kediaman Moeldoko, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta.
“Nah ini yang jadi persoalan. Namanya juga ditunjuk sebagai pengacara, pasti ada rupiahnya. Ada kontraknya. Kok sekarang Pak Yusril berkoar-koar soal demi demokrasi. Ini yang bikin kader Demokrat marah."
Sudahlah Bung Yusril, akui saja pembelaan terhadap KSP Moeldoko ini demi rupiah bukan demi demokrasi, maka itu akan lebih masuk akal dan diterma oleh kita semua,” kata Herzaky.(gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang