jpnn.com - JAKARTA – Kuasa Hukum Golkar Munas Bali Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak mungkin Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi dengan menyatakan kepengurusan Partai Golkar dikembalikan pada kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009 lalu.
Pasalnya, gugatan awal yang diajukan Aburizal Bakrie hanya terkait surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Karena itu, keputusan kasasi hanya terkait sah atau tidaknya SK tersebut.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Singgung Jokowi Soal Dana Rp37 Triliun
“Saya belum baca putusannya, tapi perlu diketahui, yang digugat ke PTUN itu hanyalah surat keputusan Menkumham. Jadi yang digugat itu apakah surat itu sah atau tidak. Jawaban MA batal (SK Menkumham, red) dan tidak sah serta memerintahkan Menkumham mencabut surat itu, ya sudah,” ujar Yusril, Senin (26/10).
Dengan dasar tersebut, kata Yusril, maka ketika ada pihak yang menyatakan kepengurusan Golkar kembali pada Munas Riau, hanyalah penafsiran-penafsiran belaka.
BACA JUGA: Komisi III Belum Agendakan Fit And Proper Test Capim KPK
“Kalau ada yang bilang kembali ke Munas Riau dan mengadakan munas bersama itu sudah tafsiran-tafsiran. Mana mungkin ada putusan seperti itu dalam sengketa tata usaha negara,” ujarnya.
Menurut Yusril, putusan kasasi MA membawa konsekuensi Menkumham harus segera mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol, paling lambat 90 hari. Kalau tidak dilakukan, maka dengan sendirinya SK tersebut batal.
BACA JUGA: Pembahasan RUU Tapera Hampir Final
“Yang gugur Surat Keputusan Menkumham, batal. Kalau dua minggu tidak ajukan kasasi itu putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap, red),: ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asal Transparan, PDIP Bakal Lebih Mudah Cari Sumbangan
Redaktur : Tim Redaksi