jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ikut mengkritisi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru saja dirilis peletakan batu pertamanya oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 21 Januari lalu.
"Proyek grasa-grusu, tulisan di prasasti pun terlihat aneh," tulis Yusril melalui akun Twitternya, @yusrilihza_mhd, kemarin.
BACA JUGA: Didesak Periksa Prasetyo-Paloh, Begini Alasan KPK
Sepanjang cuitan Yusril mempostingkan kritik atas pembangunan kereta cepat tersebut. Dia menyoroti kesalahan penulisan prasasti dan utang yang dilakukan oleh Indonesia pada Cina.
Yusril mengatakan bahwa penulisan prasasti peletakan batu pertama itu terjadi kesalahan. Yusril juga menampilkan buktinya melalui sebuah foto prasasti. Bukan kata "pembangunan" yang seharusnya ditulis di batu prasasti, tapi malah kata "pembagunan".
"Nama tempat dan tanggal lazimnya diletakkan sebelum tandatangan," tulis Yusril menjelaskan kejanggalan lainnya di prasasti.
BACA JUGA: KPK Jangan Cuma Garap Anggota DPR Saja
Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga menyinggung soal utang Rp 79 triliun yang dilakukan oleh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Salah nulis prasasti mungkin hal kecil, tapi utang proyek ini hampir Rp 79 triliun sama Cina bukan masalah kecil."
Menurut dia, jika proyek prestisius ini gagal maka sahamnya bakal diambil alih oleh Cina. Hanya saja dia tidak menjelaskan secara rinci terkait kritiknya terhadap empat BUMN yang melakukan utang kepada Cina.
BACA JUGA: KontraS Buka Pos Pengaduan untuk Orang Hilang Terkait Gafatar
Di akhir cuitannya, Yusril mengkritik kerjasama tersebut yang menimbulkan utang besar dan harus diangsur oleh negara hingga 60 tahun ke depan. Menurut dia, jika proyek lancar, maka utang tersebut bakal dilunasi oleh generasi penerus di masa mendatang.
"Kalau macet, 4 BUMN terancam, bos," cuitnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta bersama utusan khusus Cina. Jokowi berharap kerja sama Indonesia-Cina bisa berlanjut baik dalam sektor infrastruktur, manufaktur, dan sektor lain. Menurut Jokowi, megaproyek kereta cepat senilai US$ 5,5 miliar itu sudah dibicarakan sejak akhir 2014 dengan kondisi naik-turun.
Megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung sempat berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan Jepang dan memanaskan persaingan ekonomi Cina-Jepang. Sebab, sejak 2011, Jepang telah mengkaji studi kelayakan dalam proyek yang sama. Namun, pada Maret 2014, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno meneken nota kesepahaman penggarapan proyek kereta cepat dengan Cina. (dem)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Menteri Diminta Tidak Provokatif Hadapi Kasus Gafatar
Redaktur : Tim Redaksi