jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Zainut Tauhid Sa'adi memberikan klarifikasi mengenai pidato Suharso Monoarfa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pidato Suhaso dinilai sejumlah pihak merendahkan martabat kiai.
"Masyarakat sebaiknya membaca pidato Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monarfa secara utuh, tidak dipotong sebagaimana yang beredar dan menjadi viral di masyarakat," kata Zainut dalam pesan elektroniknya kepada JPNN com, Sabtu (20/8).
BACA JUGA: Politikus PPP Anggap Pernyataan Suharso soal Amplop Kiai Sudah Dipotong
Hal tersebut lanjutnya bisa menimbulkan salah penafsiran dan keluar dari konteks yang sebenarnya.
Zainut menyampaikan pidato tersebut disampaikan pada acara pembekalan politik cerdas berintegritas oleh KPK.
BACA JUGA: Untuk Masalah Suharso, Massa Sebut Jokowi Baiknya Meniru SBY
Dalam pidatonya, Suharso menjelaskan tentang fenomena transaksional di masyarakat yang melahirkan praktik politik tidak sehat, mahal, dan koruptif yang pada gilirannya berurusan dengan KPK.
"Beliau sama sekali tidak ada niat untuk merendahkan harkat martabat siapa pun utamanya para kiai dan pengasuh pondok pesantren," ujarnya.
BACA JUGA: Praperadilan Ditolak, Nizar Dahlan Tetap Berikhtiar Perkarakan Suharso
Suharso, lanjut Zainut, semata-mata ingin mendudukkan persoalan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
Hal tersebut merespons dari pernyataan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardhiana yang dalam sambutannya mengatakan jangan membenarkan hal yang biasa, tetapi membiasakan hal yang benar.
Sekaligus merespons pidato Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengatakan PPP harus menjadi partai yang menjunjung tinggi sila ke-1 Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan mengedepankan keuangan yang mahakuasa.
Ketum PPP, terang Zainut, ingin mengatakan apakah yang biasa dilakukan para santri, muhib, dan masyarakat ketika sowan kepada kiai dengan memberi amplop (bisyaroh) itu termasuk perilaku yang membenarkan hal yang biasa, atau membiasakan hal yang benar?.
Sebab, hal seperti itu sudah menjadi kelaziman di kalangan masyarakat pesantren sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan guru atau kiai. Dia mempertanyakan pakah hal tersebut termasuk katagori perbuatan penyuapan atau korupsi.
"Itu sesungguhnya mafhum mukhalaf dari apa yang disampaikan beliau, sebuah telaah kritis agar kita bijak dalam menilai sesuatu," tuturnya.
Lebih lanjut pidato Suharso ingin menjawab pernyataan KPK, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem demokrasi hebat dan berintegritas. Jadi, ketika memulai pidato dengan menjabarkan kondisi riil di masyarakat, agar bisa memberi solusi yang tepat.
Dengan memberikan ilustrasi seperti tersebut, menurut Zainut, Suharso bermaksud ingin meyakinkan kepada KPK agar bisa memahami kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
Ada istilah yang juga Suharso sampaikan bahwa setiap [emilu itu harus ada NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Hal tersebut menggambarkan praktik politik transaksional di tengah masyarakat yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif.
"Maka beliau minta kepada KPK untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program politik cerdas bebas korupsi," ucapnya
Terakhir, Zainut menyampaikan Suharso sudah memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka atas kekhilafannya membuat ilustrasi yang kurang tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
Oleh karenanya, Zainut meminta polemik tersebut segera dihentikan dan disudahi agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut di masyarakat. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Suharso Sebut KIB Ingin Cegah Indonesia Durhaka Pada Zaman, Apa Maksudnya?
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Mesyia Muhammad