100 Hari Jokowi Jadi Presiden, Yang Jalan Baru Proyek Pencitraan

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah menyatakan dalam 100 hari kerja kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, belum ada implementasi program yang dicanangkan dan dijanjikan Jokowi-JK saat kampanye Pemilu presiden.

Salah satunya kata Dimyati adalah yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat Indonesia yakni tiga kartu sakti Jokowi yang terang-terangan telah dia janjikan kepada rakyat.

"Saat kampanye Pilpres, Jokowi-JK menjanjikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tidak ada juga realisasinya secara nasional. Di kampung saya, rakyat masih menggunakan BPJS dengan berbagai permasalahannya," ujar Dimyati Natakusumah, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (21/1).

Artinya lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, yang jalan hingga hari ini masih program-program lama. "Ke depan learning by doing, introspeksi yang keliru," saran dia.

Selain itu, mantan Bupati Pandeglang itu melihat masih ada kebijakan Jokowi yang keliru dalam hal ketatanegaraan, misalnya membuat nomenklatur kementerian yang dipaksakan dan pengangkatan para pejabat negara.

"Harusnya the right man in the right place dan melalui proses pembelajaran terlebih dahulu," tegasnya.

Contoh terkini ujarnya, bisa dilihat dari pemilihan Kapolri. Menurutnya, lebih baik estafet kepemimpinan Kapolri kepada Wakapolri. "Harusnya yang naik, ya Badrodin Haiti, jadi tinggal jalan tak perlu perombakan," ungkapnya.

Begitu juga dengan kebijakan harga BBM. Saat harga BBM dunia turun, harga BBM dalam negeri malah dinaikkan. Meski, kata Dimyati, har‎ga BBM akhirnya diturunkan kembali tanpa mempertimbangkan multi-efek yang terjadi.