1173 Orang Diduga Honorer Siluman

Koalisi ini menduga pemalsuan data tersebut bukan hanya dilakukan tenaga honorer tapi dibantu juga oleh pejabat daerah setempat. Pejabat daerah dianggap tidak cermat dalam melihat database yang masuk. Namun, hal ini harus dibuktikan lebih jauh karena koalisi ini baru mendapat laporan secara tertulis dari pelapor.

"Yang berhak rekrutmen kan adalah SK yang memiliki SK Kepala Unit Kerja dan masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Ada yang enggak beres, makanya mereka minta bantuan dari pejabat daerah. Mereka bisa lolos, tapi tidak masuk kriteria ini," tandas Tri. (flo/jpnn)