15 Parpol Uji Materi SK Penetapan Parpol

"Kami telah mengajukan HUM (hak uji materi, Red) atas keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 ke MA," kata Suhardi Somomoeljono, kuasa hukum ke-15 parpol, dalam keterangan tertulis di Jakarta kemarin (14/1). Permohonan uji materi SK KPU itu juga resmi diajukan per tanggal kemarin.

Suhardi menyatakan, uji materi diajukan ke MA karena keputusan KPU tertanggal 8 Januari 2013 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keputusan KPU juga bertentangan dengan UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

"KPU melanggar pasal 2 bab II asas penyelenggaraan pemilu, yakni penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas," cetusnya.