2014 Perpanjangan Usia Pensiun PNS, kok Tiba-tiba Rasionalisasi?

Kelima, sejumlah sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) mengaku was-was jika harus menerapkan kebijakan rasionalisasi PNS di wilayahnya masing-masing. Mereka khawatir kebijakan pengurangan jumlah PNS dengan merumahkan abdi negara itu memicu konflik di masyarakat.

"‎Kami sudah meminta agar kebijakan rasionalisasi ditinjau lagi. Saya sudah bisa membayangkan akan ada kegaduhan bila ini tidak dilakukan dengan hati-hati," kata Sekdaprov Gorontalo Winarni Monoarfa, Rabu (9/3).

Keenam, di saat mulai digulirkan rencana rasionalisasi PNS, ssulan kebutuhan pegawai yang diajukan instansi pusat dan darah lewat e-formasi ternyata‎ sangat besar. Sesuai data e-formasi yang telah masuk per Februari 2016, kebutuhan akan pegawai baru mencapai 1,8 juta orang.

"Ini angka yang fantastis. Instansi pusat dan daerah‎ ternyata masih butuh PNS baru 1,8 juta orang. Bisa dibayangkan betapa gemuknya organisasi aparatur sipil negara (ASN)," terang Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Rabu (9/3).

Ketujuh, meski dengan formasi terbatas, pemerintah memberikan sinyal tetap akan ada rekrutmen CPNS, antara lain untuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan tamatan sekolah kedinasan seperti STPDN. Alasan rasionalisasi untuk mengurangi porsi belanja pegawai menjadi lemah. (sam/jpnn)