4 Fakta soal Tarif PPN Aset Kripto yang Wajib Diketahui

jpnn.com, JAKARTA - Aturan soal Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi kripto sudah dirilis.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Berikut empat fakta soal aturan baru PPN dan PPh aset kripto:

1. Kepastian hukum

Neilmaldrin mengatakan aturan itu sebagai kepastian hukum bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat

Dia mengungkapkan bagaimana pajak memandang aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

“Pertama yang harus diluruskan bahwa aset kripto di Indonesia ini tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas," kata Neilmaldrin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (13/4).

Dia menegaskan Bank Indonesia menyatakan bahwa aset kripto bukanlah alat tukar yang sah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa aset kripto merupakan komoditas.

"Karena komoditas, maka merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar adil,” kata Neilmaldrin.