400 PNS Setda Kota Cirebon Belum Terima Gaji

jpnn.com - CIREBON - Kepemimpinan Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH kembali diuji. Setelah polemik pengadaan mobil dinas (mobdin) fraksi, kali ini gaji PNS di lingkungan setda yang semestinya diterima Senin (4/5) sore, justru belum diterima PNS. 

Saking kesalnya, salah seorang pejabat eselon II di lingkungan setda berbicara kepada salah seorang eselon IV dengan ungkapan ekstrim, bahwa setda sudah bangkrut karena gaji PNS tidak bisa dibayarkan. “Setda bangkrut,” kata eselon II yang namanya enggan dikorankan, dengan nada kesal. 

Bahkan salah seorang PNS mengaku tidak habis pikir dengan keterlambatan gaji yang seharusnya sudah bisa diterima PNS setda yang jumlahnya mencapai sekitar 400 orang. Bahkan, karena tidak adanya kepastian gajinya kapan akan diterima, PNS tersebut memilih pulang. 

Saking penasarannya, PNS tersebut sempat mengecek ke istrinya yang bekerja di OPD lain apakah sudah menerima gaji atau belum, ternyata istrinya sudah menerima gaji. Setelah ditelusuri, ternyata hanya PNS setda yang belum menerima gaji. 

Yang dia sayangkan, mengapa selevel setda untuk mengurus gaji saja tidak mampu dan sampai terlambat membayarkan gaji. Apalagi setda adalah pusat pemerintahan dan menjadi sorotan SKPD-SKPD lain, padahal urusan gaji adalah pekerjaan rutin setiap bulannya. 

"Jangan dianggap sepele, karena ini cerminan walikota apakah mampu mengendalikan setda atau tidak? Buktinya gaji sampai sekarang (kemarin sore, red) tidak ada kejelasan. Lebih baik pulang saja karena jam kerja sudah selesai," ujar sumber Radar (Grup JPNN) di lingkaran balaikota. 

Belum lagi, lanjutnya, sistem pembayaran gaji di setda masih menggunakan pola tradisional yakni membayar gaji dengan cara uang tunai, padahal SKPD lain seperti DPPKAD sistem pembayaran gajinya menggunakan jasa perbankan melalui rekening dan ATM.
Sementara itu, Kabag Humas M Maruf Nuryasa saat dikonfirmasi perihal keterlambatan melalui telepon selulernya tidak ada jawaban. 

Kasi Pendayagunaan dan Pengendalian Aset DPPKAD, Lolok Tiviyanto MSi saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima gaji bulanan. Bahkan di DPPKAD sistem penggajiannya justru menggunakan sistem nomor rekening dan ATM.