ACT Diduga Tilap Dana Donasi, PSI Desak Anies Buka Data Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengomentari kasus dugaan penyelewangan dana donasi yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).

ACT sendiri diketahui beberapa kali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengumpulkan dan menyalurkan donasi.

Salah satunya dalam pembagian bansos selama masa pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) hingga penyaluran hewan kurban.

Menurut Idris, adanya dugaan penyelewengan dana ini seharusnya menjadi momentum bagi Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya untuk membuka data kerja sama bersama ACT tersebut.

“Jadi kan momentum untuk membuka seterang-terangnya, selama ini banyak yang bertanya bagaimana pola kolaborasi pihak ketiga dengan Pemprov DKI,” ucap Idris saat dihubungi JPNN.com, Rabu (6/7).

Idris khawatir, dengan adanya kasus ini justru merusak pola kokaborasi antar Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga.

Terlebih, ACT diketahui memotong donasi hingga 13,7 persen dari total yang dikumpulkan.

“Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar jadikan catatan. Bila perlu masukan ke dalam daftar hitam kerja sama,” kata dia.