Ada 190 Ribu PAUD Tersebar di Indonesia, tapi Masih Banyak Anak Tidak Terlayani

jpnn.com, JAKARTA - Anggaran pendidikan anak usia dini (PAUD) yang masih di bawah, menjadi prioritas utama pemerintah dalam penganggaran RAPBN 2018.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, anggaran terbesar masih tersedot di pendidikan dasar dan menengah.

Anggaran PAUD yang dialokasikan tahun ini hanya Rp 3,1 triliun dari Rp 39 triliun dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Idealnya anggaran PAUD itu Rp 4,1 triliun, di mana masing-masing anak mendapatkan alokasi Rp 600 ribu per tahun.

"Saya penginnya menaikkan jadi Rp 7 triliun, tapi implikasinya banyak anggaran yang harus dipangkas, salah satunya tunjangan profesi guru. Ndak mungkin toh saya gituin, nanti saya didemo lagi," ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Rabu (30/8).

Walaupun begitu, Muhadjir berjanji akan menaikkan anggaran PAUD tahun depan. Sebenarnya pemerintah inginnya menaikkan anggaran PAUD tahun ini, tapi dalam APBNP 2017, dana Kemendikbud justru dipangkas hampir Rp 2 triliun.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar mengungkapkan, saat ini, terdapat sekitar 190 ribu lembaga PAUD, 600 ribu guru dan pendidik PAUD serta sekitar enam juta anak yang dilayani semuanya berbasis masyarakat. Namun, masih banyak anak yang belum dilayani.

Itu sebabnya sesuai dengan nawacita membangun dari pinggiran, pemerintah Indonesia membantu masyarakat desa di daerah terdepan, perbatasan dan pedalaman untuk menginisiasi terbentuknya PAUD baru.

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ella Yulaelawati menambahkan, dalam pengembangan pembinaan PAUD saat ini pihaknya tengah fokus mengembangkan model pembelajaran berbasis bermain.