Ada Baiknya Mulai Mendorong Gerakan Kembali ke UUD 1945 Asli

Sedangkan Anggir Monde mengatakan, konstitusi hasil amandemen justru bentuk pengkhianatan terhadap negara. “Semangat nasionalis akan tercerai berai, sedangkan kaum kaptalis komunis-liberalis malah didewakan bagai tuan di negeri sendiri,” tegasnya.  

Karena itu ia mengharapkan semua elemen bisa duduk bersama untuk kembali ke naskah asli UUD 1945. “Tanpa itu kita akan tercerai berai, dan kita akan jadi kambing hitam kapatalis komunis-liberalis," tegas Syamsuddin.

Ia menambahkan, untuk memulai gerakan kembali ke UUD 1945 perlu melibatkan banyak tokoh, pakar sejarah dan ahli tata negara yang memahami betul arti sakral konstitusi. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo bersama pimpinan lembaga negara lainnya bisa duduk bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan kehidupan bernegara di bawah UUD 1945 hasil amandemen, sekaligus menyempurnakannya.

“Karena kalau kita saling menyalahkan, yang untung adalah pemilik modal. Dengan kekuatan modal mereka bisa memerankan intrik politiknya, ini bahaya," tandasnya.

Sedangkan Akbar mengatakan, amandemen UUD 1945 bermula dari tuntutan reformasi pasca-lengsernya Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu para elite politik berkonsolidasi untuk merumuskan konsep negara yang ideal untuk mencegah terulangnya kekuasaan otoriter dan milteristik era Orde Baru sehingga untuk pertama kalinya UUD 1945 diamandemen pada 1999.  

Karena terkait wacana kembali ke UUD 1945 asli, Akbar mengingatkan bahwa hal itu akan sulit dilakukan. Sebab, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berarti memulihkan kewenangannya pula dalam memilih dan memberhentikan presiden.
 
"Apakah kita kembali ke situ? Itu akan sulit karena kita sudah ikuti reformasi selama kurang lebih 18 tahun, teruma semangat reformasi itu sudah melembaga,” tuturnya.

Ia menambahkan, kini di Indonesia sudah ada banyak partai politik. Presiden ataupun kepala daerah juga dipilih secara langsung.

"Jadi kalau kembali pasti ada beberapa reaksi bahwa kita seolah-olah kembali ke sistem politik, kembali ke sistem otoritarian, itu saya kira akan jauh lebih berat," tambah Akbar.(rmo/jpg/ara/jpnn)