Ada Bias Politik, ICC Hanya Targetkan Afrika

Minggu, 03 Juli 2011 – 23:20 WIB

Selain AS, ada 33 negara lain yang meneken tapi tak meratifikasi Statuta Roma. Salah satunya adalah Pantai Gading. Tetapi, pasca krisis politik internal yang membelah negara di Afrika Barat itu, Pantai Gading akhirnya bersedia mengakui kekuasaan hukum ICC. Dengan begitu, kejahatan mantan Presiden Laurent Gbagbo yang nekat bertahan di kursi kekuasaan, meski kalah dalam pemilu tahun ini, bisa diadili dalam persidangan internasional.

Tidak maksimalnya dukungan pada ICC sedikit banyak juga berpengaruh pada kinerja lembaga tersebut. Apalagi, ICC juga tidak bisa lepas dari kepentingan politik negara-negara anggotanya.

"ICC terlalu berpihak pada (negara-negara) Barat. Jadi, tidak heran jika mereka sangat cepat menerbitkan surat perintah penangkapan kepada (pemimpin Libya) Muammar Kadhafi, Saif al-Islam (putra Kadhafi), dan saudara iparnya Abdullah al-Senussi," kritik New Era, media politik online, dalam editorialnya pada Jumat lalu (1/7).

Menurut New Era, pemberontak Libya alias gerilyawan prodemokrasi juga tak lepas dari pelanggaran yang sama dengan rezim Kadhafi. Dalam bertempur, pemberontak juga tak luput dari kesalahan. Nyawa warga sipil Libya ikut melayang di tangan pemberontak. Tetapi, karena negara-negara Barat, terutama Prancis, berpihak pada oposisi Libya, ICC pun membebaskan para pemimpin pemberontak dari jeratan pasal hukum.