Agar Efektif, Pemerintah Ubah Sistem Distribusi Bantuan
jpnn.com, PALU - Pemerinta memutuskan untuk mengubah sistem penyaluran bantuan dari posko terpusat menjadi tingkat kecamatan di Kabupaten kota terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Keputusan itu berdasarkan hasil rakor Pemerintah yang dipimpin Kepala BNPB diikuti Kemensos, Pemprov, TNI / Polri di kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (6/10).
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama menjelaskan, perubahan mekanisme penyaluran itu diambil agar lebih efektif.
"Ini merupakan keputusan rakor di kantor Gubernur Sulteng kemarin petang. Ini dilakukan agar lebih efektif," tegas Asep kepada media di posko induk Dinas Sosial Propinsi Sulteng, Minggu (7/10).
Selain itu, kata Asep, perubahan ini juga untuk menghindari adanya pengungsi yang berpindah-pindah posko untuk mendapatkan bantuan. Penyaluran bantuan melalui posko induk Dinas Sosial secara berkelompok akan berakhir hari ini. Tercatat sebanyak 1.500 pengungsi hari ini memadati posko induk Kemensos.
"Penyaluran secara berkelompok akan kita akhiri hari ini dan selanjutnya bantuan akan dikirim melalui Dinsos lalu disalurkan via kecamatan.Untuk itu, masyarakat harus mendaftar di kecamatan setempat untuk mendapatkan bantuan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Margowiyono menjelaskan, dengan mekanisme penyaluran yang baru ini akan memudahkan pendataan dan pendistribusian bantuan. Selain itu, Kemensos juga akan dibantu oleh Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, TAGANA dalam mendistribusikan bantuan.
"Kami juga ajak Karang Taruna untuk membantu penyaluran di pelosok yang belum terjangkau. Mereka kami libatkan karena mempunyai anggota hingga kecamatan bahkan tingkat kelurahan," tegas Margo.
Sekertaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengaku telah melakukan simulasi perumahan mekanisme distribusi bantuan. "Kami sudah lakukan semulasi sistem ini. Dengan sistem ini mereka (pengunsi) dapat terpenuhi kebutuhannya," tegas Hidayat.