Agenda PBTI Dicurigai, Manuver Menjelang Munas Taekwondo Dikritisi

"Bukan seperti saat ini, Tim TPP hanya dari unsur PBTI,” imbuh Tony.

Selain itu, Tony juga menduga salah satu anggota Tim TPP tersebut merangkap sebagai tim sukses salah satu bakal calon ketua umum tertentu.

Menurut Tony, anggota Tim TPP itu meminta-minta surat dukungan ke Pengprov TI.

Tony juga menuding PBTI tidak konsisten dalam menjalankan aturan. Dia memerinci dari 10 Pengprov TI yang mengikuti Pra-Munas TI pada 16 Agustus 2023 lalu, ternyata ada yang baru selesai melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa (musprovlub) dan belum mempunyai SK kepengurusan.

"Ada juga Pengprov TI yang rangkap jabatan di KONI provinsi," tutur Tony.

Oleh karena itu, Pengprov TI Jambi menilai Tim TPP Munas TI 2023 telah melanggar AD/ART Taekwondo Indonesia. Tony lantas mengutip ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Tata Cara Bakal Calon Ketua Umum PBTI Masa Bakti 2023-2027 dan agenda Munas pada angka romawi VII poin 9.

Ketentuan itu mensyaratkan bakal calon ketua umum harus mendapat dukungan secara tertulis sekurangnya 30 persen atau didukung 10 dari 34 pengurus provinsi.

“Hal itu tidak sesuai dengan AD/ART TI 2023 pada Bab VIII Pimpinan Taekwondo Indonesia (pada) Pasal 18 tentang Syarat-syarat Pengurus yang tak tertulis ambang batas surat dukungan," ujarnya.