JPNN.com 
Agung Ingatkan MK
Senin, 10 November 2008 – 18:21 WIB
"Jika nanti keputusan MK sebelum pemilu tentunya tidak akan menggangu, tapi jika diputuskan berdekatan dengan Pilpres maka akan menjadi masalah yang bisa mengganggu tahapan pemilu," kata Agung kepada wartawan, di Press Room DPR, Jakarta, Senin (10/11).
Terkait dengan tuduhan yang disampaikan oleh sebagai penggugat UU Pilpres, Agung membantah bahwa UU Pilpres merupakan kongkalikong parpol besar dan oleh karenanya merupakan langkah mundur dalam menegakkan demokrasi. "UU itu bukan kemunduran terhadap pelaksanaan demokrasi karena tetap dijamin unsur demokrasinya dan hak rakyat tidak hilang.
Menurutnya adanya peningkatan persyaratan pengajuan capres justru ditujukan guna meningkatkan menambah dari sebuah keputusan yang diambil rakyat dalam menggunakan haknya di pemilu. "Saya tidak sependapat bahwa dengan pembatasan itu rakyat dipaksa untuk memilih calon yang diajukan parpol besar saja. Pemaksaan itu bisa dikatakan jika calonnya Cuma satu.Dan oleh karenanya selama masih ada pilihan bagi rakyat untuk memili itu bukan pemaksanaan," tegasnya.
Sementara itu jumlah calon presiden dan partai politik yang akan mengajukan judicial review terus bertambah. Setelah sebelumnya Sutiyoso,"Prabowo Soebianto, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra dan Rizal Ramli menyatakan keinginannya untuk menguji materikan UU Pilpres itu, seorang kandidat capres yang baru mendeklasasikan dirinya Notonegoro juga menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan semua capres yang memiliki keinginan yang sama. Untuk itu saat ini saya sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan
parpol-parpol peserta pemilu untuk bersama-sama mengajukan judicial review ke MK. "Kita mengharapkan dalam waktu dekat ini upaya tersebut segera terwujud karena tim kuasa hukum kami juga sudah mengkaji berbagai aspek dan kelemahan UU Pilpres," tegasnya.
Sejumlah pengusul termasuk Notonegoro yang hendak mangajukan diri sebagai calon presiden (capres) berencana menggugat ketentuan yang ada dalam Pasal 9 UU Pilpres tentang Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap bertentangan dengan UUD’45.
