Ahok Ditantang Usut Dana Hibah

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, pengawasan hibah dan bansos di APBD ada kejanggalan. Melalui e-budgeting anggaran yang diajukan eksekutif, ternyata diawasi eksekutif pula.

“Pengawasan reguler saja yang sesuai prosedur, yaitu BPK auditor resmi. Kalau mereka (eksekutif) yang mengusulkan, masa mereka juga yang ngawasin,” ujar pria yang akrab disapa Sani tersebut.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menuding angka tersebut datang dari legislatif sebagai biaya di 2014 yang merupakan tahun politik. Sejumlah DPRD kembali mencalonkan diri untuk periode 2014 - 2015.

“Biasanya ini anggaran dari orang DPRD, hibah ini sama sekali kita enggak pernah tahu. Makanya kita minta ICW untuk awasi ke mana saja larinya hibah, juga masyarakat,” ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Selain hibah dan bansos yang naik tajam, Ahok mencium ada item belanja titipan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seperti pembelian meja, alat tulis, filling cabinet dan lainnya yang melonjak tajam serta tidak diperlukan. (wok)