Ahok Heran, Pembelian Truk Sampah Ditolak DPRD DKI

jpnn.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tak habis pikir mengapa DPRD DKI Jakarta menolak rencana pembelian 200 unit truk pengangkut sampah.

“Ya kita harus beli. Dikasih ke swasta kan nggak mungkin. Kita tinggal hitung saja sekian ton. Kalau 6.500 ton per hari, kita butuh 700 unit kendaraan pengangkut sampah," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, tidak benar pihaknya akan menyerahkan pengelolaan truk sampah kepada pihak swasta. Selain karena tidak bisa dikontrol langsung, juga dinilai tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan.

"Kita nggak mau menswastakan pengangkutan sampah. Karena kalau swasta kadang suka nggak tanggung jawab, nggak dijemput sampahnya dengan alasan jatahnya sudah penuhlah. Kita jadi nggak bisa kontrol,” jelasnya.

Agar diketahui siapa saja yang bertanggung jawab membersihkan sampah di masing-masing wilayah, rencananya mulai tahun ini Pemprov DKI akan mendata pihak pengelola sampah.

Data tersebut akan dimasukkan ke dalam komputer dan memuat nama perusahaan atau data orang yang bertanggung jawab yang disertai nomer teleponnya masing-masing.

“Nah sekarang kita mau wajibkan, siapa yang jalankan tanggung jawab mulai dari siapa namanya, berapa nomor handphone-nya. Sehingga Pas Pak Gubernur lagi blusukan, ngelihat jalanan kotor sama sampah yang berceceran bisa langsung ngecek di komputer siapa yang habis lewat sini namanya. Dia bisa langsung telepon deh,” tukasnya.

Ahok kembali menjelaskan bahwa truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI saat ini sudah berumur 35 tahun ke atas. Tahun lalu DKI membeli 92 unit truk sampah dengan sistem e-purchasing dengan anggaran Rp 46 miliar. Seharusnya terdapat 82 unit lainnya. Namun, dengan 92 unit saja masing menyisakan dana Rp 2,9 miliar.